Mensos Sebut PKH Efektif Atasi Kemiskinan

PROFIL kemiskinan di Indonesia selama kurun 4 tahun terakhir mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit pada Maret 2018 (9,82%), yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah," ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

PKH merupakan program prioritas nasional yang terbukti mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

"PKH juga terbukti menjadi program bantuan sosial yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga," tegas Agus.

PKH akan lebih berhasil jika terintegrasi dengan bansos lainnya.

"Karena itu peran seluruh SDM PKH dalam mengupayakan komplementaritas dengan program-program lain menjadi penting dan strategis," tegas Mensos dihadapan 650 pelaksana PKH dari seluruh Indonesia.

Bansos PKH sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar gizi, kesehatan, dan pendidikan, serta meningkatkan daya beli KPM PKH dalam meningkatkan daya beli keluarga penerima manfaat (KPM).

Untuk itu, Mensos berharap agar seluruh SDM PKH dan pihak-pihak terkait harus tetap berusaha agar penyaluran bansos PKH dapat tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Selain itu, Mensos juga menekankan pentingnya validasi data dalam rangka penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apakah eligible atau tidak.

"Jangan sampai ada manipulasi data," tutur Agus.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan menaikkan indeks bansos PKH yang hampir 100%. Setiap KPM, lanjut Mensos, akan mendapatkan bantuan sesuai kondisionalitasnya.

Agus juga menekankan pentingnya sosialisasi agar tidak ada miskomunikasi dengan masyarakat, khususnya dengan para KPM PKH. Bansos PKH juga dimaksudkan sebagai stimulan untuk perubahan perilaku.

"Kepada seluruh SDM PKH untuk lebih mengintensifkan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)," harap Agus.

Mensos juga berharap bantuan juga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha.

"Kalau anak-anak sehat, pintar, dan usaha lancar, maka akan lepas dari PKH, karena masih banyak yang membutuhkan," kata Agus.

SDM PKH yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari pemerintah. Oleh karena itu seluruh aktivitas SDM PKH menjadi representasi pemerintah, dan harus menjadi bagian dari solusi di tingkat lokal.

"Mereka harus berpadu dalam menjalankan tugas secara santun, integritas, dan profesional. Saya berharap, tetap dijaga nama baik PKH di masyarakat," kata Mensos.

Ia optimistis angka kemiskinan pada 2019 mendatang bakal semakin turun. Pada akhir 2019 diperkirakan bisa mencapai 9,5% atau bahkan bisa sampai 9%.

"Syaratnya, program-program bantuan sosial harus dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi," tegasnya.

Agus mengapresiasi Pekerja Sosial Supervisor yang telah membaktikan diri selama 30 hari secara bergantian, memberikan Layanan Dukungan Psikososial bagi korban gempa, likuifaksi, dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

Layanan dukungan psikososial melalui pendekatan FDS dengan menyesuaikan pada kondisi kedaruratan, terbukti efektif mendorong masyarakat untuk dapat beradaptasi ulang dengan kondisi yang telah membuat mereka traumatis.

"Kehadiran Pekerja Sosial Supervisor PKH merupakan wujud representatif hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat terdampak melalui Program Keluarga Harapan," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan tujuan kegiatan Jambore PKH yang pertama melakukan sosialisasi arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasaan kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun tujuan kedua, kata Harry, untuk menguatkan SDM PKH agar berperilaku santun, integritas, dan profesional dalam mengemban tugas, bekerja bersama rakyat, dan tampil sebagai role model dalam pembangunan sosial di wilayah kerja masing-masing.

Tujuan yang ketiga, menurut dia, untuk menanamkan nilai-nilai kebinekaan pada SDM PKH agar memiliki keterampilan dalam komunikasi, mengorganisasi potensi masyarakat, dan membantu upaya penanganan pengaduan yang muncul di tengah masyarakat.

"Jambore PKH yang diikuti 650 orang akan mendapat arahan dan berdialog langsung dengan Bapak Presiden RI di Istana Kepresidenan," papar Harry dalam keterangannya, Jumat (14/12).

Peserta terdiri atas 52 orang unsur Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 7 orang Koordinator Regional, 62 Koordinator Wilayah, dan 529 Koordinator Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. (RO/OL-1)