Menteri LHK: Dialog Tangani Kerusakan Laut Global telah Membuahkan Hasil

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, lingkungan pesisir dan laut dengan keragaman, keunikan ekosistem dan kekayaan jenis, serta keunikan sumber daya genetika yang sangat tinggi, menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang bersumber sekitar 80% dari aktivitas di daratan, sehingga telah menimbulkan masalah nutrien, air limbah, sampah laut, mikroplastik, dan isu lainnya.

"Berbagai aktivitas di daratan tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, yang pada akhirnya telah menurunkan kualitas serta fungsi ekosistem laut," ujar Menteri Siti dalam keterangannya, Jumat (14/12).

Lebih lanjut Siti mengatakan, Indonesia telah melakukan inisiatif untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70% pada 2025. Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.  

Selain itu, Indonesia juga melakukan inisiatif melalui komitmen 156 perusahaan besar untuk mengurangi sampah plastik.

"Terkait hal itu, Indonesia telah menerapkan Program Penilaian Kinerja Lingkungan oleh Perusahaan (Proper) yang telah menghasilkan pengurangan beban pencemaran dalam jumlah yang signifikan. Sebanyak 437 perusahaan hijau telah melaporkan 8.474 kegiatan yang didedikasikan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) target ke-14," ungkap Siti.

Penyelenggaraan 'High Level Dialog on the Integrative Global Agenda to Protect the Marine Environment from Land-Based Activities' pada 12 Desember 2018 di Paviliun Indonesia, Katowice, Polandia, bertepatan dengan pertemuan ke-24 para pihak Konvensi Perubahan Iklim (COP 24 UNFCCC), merupakan Dialog Tingkat Menteri dalam upaya inisiatif indonesia untuk melaksanakan langkah konkret dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.  

High Level Dialogue merupakan tindak lanjut pertemuan 'The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities' (IGR-4), di Bali, 31 October sampai 1 November 2018, yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Pada acara High Level Dialog tersebut, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang berasal dari berbagai kegiatan yang berasal dari daratan, yang bersifat lintas negara sehingga perlu didukung kerja sama antarnegara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan serta alih teknologi.

"Dr Siti Nurbaya mengingatkan kembali bahwa kesepakatan hasil pertemuan IGR-4, terutama Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut yang bersumber dari kegiatan di daratan, dan telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, seperti meningkatnya nutrien, air limbah, dan sampah laut," ujar Dr Satya S Tripadi, UN Assistant Secretary General.

Pada kesempatan tersebut, UN Assistant Secretary-General, Satya mengapresiasi kinerja dan kepemimpinan Indonesia di bidang perlindungan lingkungan laut.

"Kami berterima kasih kepada Indonesia, yang telah menyelenggarakan pertemuan penanganan sampah di laut dan menghasilkan Bali Declaration," ujarnya.

Yoshiaki Harada, Menteri Lingkungan Hidup Jepang, sangat mendukung Indonesia dan negara-negara Asia lainnya untuk mengatasi sampah, termasuk sampah di laut.

"Jepang akan mendukung dari segi pengetahun dan teknologi penanganan sampah di laut," ungkap Yoshiaki.  

Menteri Harada mengapresiasi inisiatif Indonesia dalam penanganan permasalahan lingkungan laut. Hal serupa juga disampaikan Nino Tkhilav, Direktur Lingkungan Hidup dan iklim Kementerian Lingkungan dan Pertanian Georgia, dan Julian Hasers, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Jerman.

Selain itu, Koordinator GPA-UN Environment, Habib El-Habr, menyampaikan bahwa UN Environment melalui Global Programme of Action (GPA) akan terus mendukung dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari dampak negatif kegiatan yang berbasis di daratan.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan perwakilan dari Amerika Serikat, John Lowell Amstrong, Indonesia menyampaikan adanya urgensi dari pembentukan Regional Center for Capacity Initiative to Protect Marine Pollution Connected to Land-based Activities.

Untuk menunjang pembentukan Center tersebut, Indonesia telah memiliki berbagai modalitas antara lain berupa berbagai program dan aksi nyata dalam penanganan permasalahan lingkungan laut dari berbagai kegiatan berbasis di daratan.  

Regional Center akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya termasuk dengan negara-negara anggota, organisasi internasional, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya.

High Level Dialog dilanjutkan dengan Bureau Meeting IGR-4,yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanana Indonesia, Siti Nurbaya, selaku Chair IGR-4. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup, Energi dan Perubahan Iklim Seycheless, Wallace Cosgrow, Direktur Lingkungan Hidup dan iklim Kementerian Lingkungan dan Pertanian Georgia, Nino Tkhilava, selaku Member Bureau Meeting IGR-4. (RO/OL-1)