Usulan Wapres JK Soal Kuota dan Investasi Haji Disambut Positif

USULAN Wapres Jusuf Kalla yang menyarankan kuota haji diberlakukan secara nasional dan dana investasi haji dilakukan secara lebh bermanfaat mendapat sambutan positif

“Secara umum saya menyambut baik usulan dari pak JK terkait kuota haji nasional dan investasi dana haji. Saya kira itu usulan yang konkrit dan positif yang harus dipertimbangkan pihak Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH,” pengamat haji dan umrah Dadi Darmadi menjawab Media Indonesia, hari ini.

Namun begitu, kata Dadi Darmadi, terkait poin kuota haji nasional, perlu perhitungan secara serius dan lebih terperinci. Apakah hal tersebut akan mengubah pendekatan "first come first serve" yang selama ini berlaku.

“Lalu apa yang disebut kuota nasional? Apakah itu membagi per propinsi karena tetap saja akan ada disparitas antar wilayah yang mengganggu rasa keadilan. Karena pada faktanya memang ada orang yang sudah lebih dulu mendaftar haji, dan ada daerah punya animo berhaji yang lebih besar dari wilayah lain. Ini poin penting yang harus dipikirkan juga,” cetus Dadi yang juga dosen UIN Syarief Hidayatullah Jakarta.

Hemat dia, pemerintah sebaiknya fokus mengelola kuota haji dengan ketat, termasuk misalnya melakukan pembatasan sesuai dengan konsep "istitho'ah" haji yang disepakati, dan melakukan lobby lobby strategis kepada pemerintah Arab Saudi dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) .” Jangan sampai daftar tunggu terlalu banyak dan malah kewalahan mengelolanya,” cetusnya.

Kemudian terkait investasi dana haji,” Pak JK sudah mengusulkan hal yang positif dan konkrit. Tapi sebaiknya hal itu tidak disuarakan oleh pemerintah secara langsung, apalagi dalam suasana yang penuh polarisasi politik seperti sekarang ini. Pasti banyak resistensi sekalipun itu benar adanya,” ujar Dadi

Dia mengutarakan pemerintah dan masyarakat harus terus mendorong pihak BPKH untuk bekerja ekstra keras dalam mengelola dana haji secara profesional, menguntungkan dan berkeadilan. Pilihan untuk investasi di bidang infrastruktur jalan tol, kelapa sawit, pelabuhan atau yang lain mungkin baik dan benar adanya, namun keputusan ini harus dikeluarkan lewat hasil riset dan telaah yang mendalam, di luar pemerintah dan BPKH sehingga tidak dapat dibantah secara serampangan.

“Saya setuju dengan pak JK agar dana haji ini dikelola dengan baik dan menguntungkan. Tapi yang lebih penting lagi pemerintah harus terus mengajak umat berpikir panjang panjang ke depan melihat manfaat investasi dana haji, jangan sampai merugi dan merugikan jemaah haji,”pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag, Mastuki menyatakan pihaknya menyambut baik usulan Wapres JK dan akan mengkaji bersama di Kemenag.

“Tentu masukan tersebut baik. Kami akan diskusikan lebih mendalam lagi kemungkinan penerapannya dengan para Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kemenag dan stakeholders terkait,”ujarnya.

Mastuki mengatakan daftar tunggu haji atau waiting list haji selama ini terkait dengan penetapan kuota per kabupaten dan propinsi. Kuota ditetapkn berdsarkan jumlah pemeluk muslim permil (1/1000). “ Setelah kuota ditetapkan, jemaah mendaftar lan gsung secara nasional melalui Sistem Komputerisasi Haji atau Siskohat,”ujarnya . Sedangkan untuk investasi haji hemat dia mesti ditanyakan kepada pihak BPKH. (OL-4)