Jusuf Kalla : Antrian Haji Layaknya Kemacetan Jalan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menganalogikan antrian dari peserta haji layaknya kemacetan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah hal yang positif dan juga memiliki potensi kurang bagus.

"Kalau ada kemacetan itu bagus artinya banyak orang mampu beli mobil, sisi kurang baiknya orang tersiksa di jalan karena menunggu. Ini sama dengan naik haji, sisi baiknya banyak orang ingin naik haji sehingga kemampuannya banyak juga keimanannya naik. Kurang baiknya karena banyak maka waktu tunggu hingga 25 tahun akhirnya yang naik haji tua tua semua," tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam Rapat Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Haji Nasional (BPKH).

Jusuf Kalla mengungkapkan saat ini antriannya sendiri hampir empat juta orang yang dalam antrian. Hal tersebut memiliki dua dampak, pertama akan banyak orang yang akan umroh dan kedua ada juga yang akan beralih ke ONH Plus yang berusaha bayar mahal.

Jusuf Kallla juga mengungkapkan terkait antrian tersebut perlu dibicarakan dengan Menteri Agama agar daftar tunggu yang digunakan adalah daftar tunggu nasional, bukan daftar tunggu Kabupaten. Jusuf Kalla menerangkan dengan sistem daftar tunggu Kabupaten akan ada perbedaan waktu tunggu antara satu daerah dengan lainnya sehingga jadi kurang adil

"Ini perlu dibicarakan terkait daftar tunggu nasional, nanti (seperti) dulu orang Makasar banyak yang ambil KTP Yogya sehingga hanya meunggu 15 tahun dibandingkan di Pare Pare atau Senkang yang 30 tahun atau di Aceh. Ini menandakan tingkat kemakmuran masyarakat dapat diukur juga bersamaan dengan daftar antrian haji di daerah itu

Bahkan Wapres pernah mendapatkan permohonan dari tukang cukurnya yang juga mendaftar untuk ikut haji. Sang tukang cukur mengaku sudah menyetor dana tetapi harus menunggu 20 tahun, sedangkan dirinya sudah tua dan khawatir tidak akan cukup waktu.

Dalam kaitan waktu tunggu yang lama tersebut Jusuf Kalla mengingatkan kepada BPKH agar dapat menginvestasikan dana kelolaannya dengan baik. Mengingat masih adanya resiko inflasi dan juga nilai tukar yang harus diantisipasi oleh BPKH.

Lebih lanjut Wapres menyarankan agar imbal investasi yang dihasilkan harus lebih tinggi daripada inflasi dan juga nilai tukar. Ia pun tidak menyarankan mengandalkan penempatan pada deposito.

Menurutnya imbal yang didapat dari deposito hanya berkisar di 7-8% per tahun. Sementara jika diinveastasikan di sektor infrastruktur penambahan yang diperoleh bisa mencapai 15 % tahun dari dana yang diinvestasikan.

"Kenapa (tidak) tabungan haji beli kebun sawit di Sumatera, atau jalan tol, atau listrik, semua itu bisa. Karena bagaimana dana haji ini bermanfaat, bukan hanya ke jemaahnya," kata Kalla.

Kalla menambahkan, investasi dana haji di sektor infrastruktur juga akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan membangun perkampungan haji Indonesia di Mekah.

Sebab musim haji hanya berlangsung tiga bulan. Sedangkan sembilan bulan sisanya lebih banyak orang yang umroh. Menurutnya orang yang pergi umroh tak akan mau tinggal di perkampungan haji. Sebab pembangunan perkampungan haji yang baru, bisa dipastikan lokasinya jauh dari Masjidil Haram. (OL-4)