Presiden Minta Akuntan Bangun Sistem Permudah Laporan

PROSEDUR pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kerap dikeluhkan semua lini birokrat. Sebab, pengerjaan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dinilai rumit dan menyita waktu. Akibatnya, banyak waktu yang terbuang.

Presiden Joko Widodo pun meminta akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyiapkan prosedur yang berorientasi pada substansi, mudah, tetapi tak melanggar akuntabilitas.

"Saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa tapi substansi. Nggak usah banyak-banyak prosedur, bagaimana bisa memotong agar bisa cepat," tandasnya saat memberi sambutan dalam pembukaan Kongres XIII IAI 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

Jokowi lantas mencontohkan banyak guru dan kepala sekolah bekerja sampai larut di sekolah karena mengerjakan laporan pertanggungjawaban.

Hal serupa dialami oleh kepala desa yang kini menerima dana desa senilai ratusan juta sampai miliaran rupiah.

Presiden juga menemukan birokrasi yang berbelit-belit di lapangan. Contohnya saat musibah gempa bumi yang melanda Lombok beberapa waktu lalu. Kendati anggaran sudah ditransfer, terdapat 17 prosedur yang harus dilalui korban bencana itu.

”Saya perintahkan, hari itu juga selesaikan, enggak mau tahu. Prosedur dan akuntabilitas harus tetap, tetapi cepat. Prosedurnya enggak usah banyak-banyak, satu saja. Nyatanya bisa," tandasnya.

Presiden berharap ada sistem akuntansi di sektor pemerintah dan swasta yang bisa menyinergikan akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil, dan kecepatan.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta IAI untuk bisa mempercepat program sertifikasi akuntan. Hal ini agar para akuntan Indonesia bisa memiliki kreativitas, keterampilan, serta inovasi untuk mendukung jalannya birokrasi yang lebih sehat dan efisien.

"Saya berharap sistem akuntansi kita jangan membangun kepatuhan yang dilandasi dengan ketakutan akan sanksi hukum, orientasinya jangan ke sini saja, tapi sistem akuntansi yang membangun etika sosial termasuk etika dalam birokrasi dan korporasi. Juga menghargai moralitas publik dan keadilan sosial, dan dipandu dengan keteladanan kita semua," pungkasnya.

Sementara, Ketua Umum IAI Mardiasmo menuturkan, saat ini terdapat 55.000 akuntan di seluruh Indonesia dan berperan baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun akuntan publik.

Perguruan tinggi di Indonesia juga meluluskan 35.000 akuntan baru setiap tahun. IAI pun kini menerapkan program akuntan masuk desa dan akuntan masuk pesantren.

"Untuk menularkan tertib pembukuan, baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam pengelolaan usaha di pondok pesantren. Selain itu, diseminasi literasi akuntansi juga diberikan kepada pengusaha UMKM," ujar Mardiasmo bisa yang juga merupakan Wakil Menteri Keuangan itu. (OL-1)