Desmigratif: Perlindungan Pekerja Migran Mulai Dari Desa

SALAH satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan ialah Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program ini terdiri atas seperangkat kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara Kemnaker, beserta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintahan desa. Sasarannya yaitu pelayanan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri, PMI Purna, dan keluarga PMI.

“Program Desmigratif bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran sejak dari desa. Program ini sengaja dihadirkan di desa-desa yang kebanyakan warganya bekerja sebagai pekerja migran atau lazim disebut desa kantong TKI,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Dengan program desmigratif ini, kata Hanif, pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan akan dilibatkan lebih aktif dalam persoalan pelayanan dan penempatan PMI, mulai dari sebagai pusat layanan informasi, komunikasi, bagian integral penempatan, hingga koordinasi terhadap perlindungan PMI sejak pra penempatan, hingga purna penempatan.

“Pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat harus mampu memberikan informasi tentang cara menjadi PMI sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan aman, cepat, mudah, dan berbiaya murah,” kata Hanif.

Karena itulah, kata Hanif layanan migrasi dalam program Desmigratif sebenarnya merupakan langkah awal untuk proses migrasi. Di situ ada pendataan dan ada pendaftaran sebagai antisipasi pendataan awal migrasi.

“Jadi orang yang keluar masuk di desa itu bisa terdata dan terke lola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri,” kata Hanif.

Keterlibatan pemerintah desa penting dalam memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal. Banyaknya calo yang beredar di desa selama ini, menyebabkan banyak aparatur pemerintah desa tak mengetahui ada warganya bekerja keluar negeri.

“Keterlibatan aparat pemerintahan di desa-desa perlu diperkuat. Selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik karena banyaknya calo beredar di desa-desa. Ini harus terus kita benahi dengan program desmigratif secara optimal,” kata Hanif.

Selain itu, Menaker Hanif juga mengingatkan pentingnya peranan petugas desmigratif untuk menghindarkan calon pekerja migrant dan keluarganya dari proses migrasi yang unprosedural, berisiko tinggi dan perdagangan orang (human trafficking)

“Bekerja di dalam negeri atau bekerja ke luar negeri, itu adalah pilihan. Tetapi, pemerintah perlu memastikan, apa pun yang dipilih rakyat itu bisa dilakukan secara aman, bisa dilakukan sesuai peraturan yang ada, sehingga terhindar dari migrasi yang tidak aman atau berisiko tinggi,” kata Hanif.

4 Pilar Utama
Selama ini pemerintahan Jokowi & JK terus memperkuat program di desa-desa agar tidak bersifat parsial, kompreshensif dan terpadu.

Apalagi desa sebagai lokus program Desmigratif, sangat penting dijangkau secara nasional. Program Desmigratif diluncurkan pada tahun 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan.

Program Demigratif yaitu Desa Kenanga di Indramayu, Jawa Barat, dan Desa Kuripan di Wonosobo, Jawa Tengah.

Pada 2017, Kemnaker berhasil membina 122 desa, kemudian pada 2018 membina 130 desa tersebar di 65 kabupaten/kota.

Lokasi Desmigratif saat ini berjumlah 252 Desa dan rencananya pada tahun 2019 bertambah 150 desa.

Program Desmigratif berisi 4 pilar utama, yaitu pertama, sebagai pusat layanan migrasi, dengan orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal.

Kedua, kegiatan yang terkait dengan usaha produktif. Ini kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu PMI dan keluarga nya agar mereka ini memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup penelusuran potensi unggulan desa, pelatihan untuk usaha produktif, tenaga pendampingan untuk usaha produktif, bantuan peralatan sarana produktif hingga pemasarannya, sehingga nantinya pada saat PMI yang bekerja di luar negeri mengirimkan uangnya atau sudah kembali ke desa maka sudah ada basis usaha produktif yang bisa di bangun PMI beserta keluarganya.

Desmigratif juga mengusung konsep pelatihan berbasis masyarakat meliputi pelatihan, produksi dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas PMI beserta keluarganya dengan mengembangkan wirausaha mandiri di daerah setempat serta mendukung kebijakan one village one product

Ketiga, kegiatan untuk menangani anak-anak PMI atau anakanak buruh migran dalam bentuk community parenting. Dengan kegiatan ini anak-anak PMI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar mengajar.

Dalam konteks ini orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak secara baik agar mereka ini bisa terus bersekolah mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan masa kanak-kanak mereka.

Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi usaha produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah.

Dalam berbagai kesempatan Menteri Hanif juga mengingatkan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri harus siap 3 hal. Siap mental, siap bahasa, dan siap keterampilan. Siap secara mental, berarti calon pekerja migran harus siap secara fisik maupun secara psikis.

“Karena migrasi itu tentu saja akan mempengaruhi banyak hal yang berubah dalam kehidupan,” katanya.

Untuk mendukung kesiapan secara mental, calon pekerja migran juga harus siap secara bahasa. Oleh karenanya, Hanif berujar pemerintah sedang merintis balai latihan kerja (BLK) yang dilengkapi dengan workshop bahasa di berbagai daerah. “Sehingga nanti bisa diakses siapa saja. Baik calon pekerja di dalam negeri, maupun calon pekerja migran yang hendak bekerja ke luar negeri,” ujarnya.

Sedangkan siap dari sisi keterampilan/kompetensi akan menempatkan pekerja migran pada pekerjaan di sektor yang lebih aman dan lebih baik dari sisi jabatan sebagai pekerja sektor formal.

“Kalau skill-nya bagus tentu level pekerjaannya akan bagus. Kalau level pekerjaannya bagus, maka pendapatannya akan bagus. Jika pendapatan bagus, maka kesejahteraan keluarganya akan meningkat,” pungkasnya

Apresiasi dari ILO
Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Guy Ryder, mengapresiasi program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Apresiasi disampaikan langsung oleh Ryder saat menerima pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri di sela-sela sidang ILO di Jenewa Swiss, Juni lalu.

“Kami mengapresiasi program Desa Migran (Desa Migran Produktif), yang digagas pemerintah Indonesia, sebagai upaya perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia,” ucapnya.

Setidaknya, ada dua hal yang menjadi perhatian Ryder terkait Desmigratif. Yakni terkait layanan migrasi sejak di kampung halaman serta peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran melalui pengelolaan remintansi dan pemberdayaan ekonomi.

“Belum ada skema perlin dungan pekerja migran sejak dari desa seperti yang dilakukan Desmigratif. Sungguh ini sesuatu yang unik dari Indonesia,” ujarnya. “Desmigratif bisa menginspirasi negara lain dalam upaya perlin dungan pekerja migran”.

Usai pertemuan, Menteri Hanif mengaku terkejut atas apresiasi tersebut. Pasalnya, Desmigratif tidak menjadi bagian agenda pembicaraan bilateral. “Apresiasi tersebut di luar dugaan. Tentu ini menyenangkan. Ternyata upaya perlindungan untuk pekerja migran yang pemerintah Indonesia lakukan mendapat perhatian dunia,” kata Menteri Hanif.

Pelaksanaan program Desmigratif yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan ini juga melibatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi terkait lainnya.

Kerja sama dilakukan, antara lain dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Lembaga keuangan, Perbankan, koperasi BUMNDes serta unit pelaksana teknis di setiap Kementerian dan lembaga terkait.

Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk pendampingan program one village one product, Jaminan kesehatan untuk anak PMI melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan pendidikan anak TKI melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemdampingan Koperasi dan UKM serta bantuan permodalan melalui perbankan dan lembaga keuangan.