RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diharapkan Rampung Sebelum Pemilu

PEMILIHAN umum dianggap bisa menjadi momentum DPR RI untuk segera mengejar target legislasi. Sebab, pada momen tersebut, anggota dewan seharusnya berlomba-lomba memoles citra diri agar dapat terpilih kembali dalam Pemilu 2019 mendatang.

Demikian yang disampaikan oleh Pengurus Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Maria Ulfah Anshor dalam diskusi publik Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung Persejutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Ia berharap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual lekas diselesaikan oleh Panja Komisi VIII DPR RI.

"Ini benar bisa jadi momentum. Karena anggota dewan pastinya sedang meningkatkan citranya. Sehingga pihak-pihak terkait bisa mendorong mereka untuk memproduksi lebih banyak produk hukum sebagai bagian dari prestasi mereka," ujarnya, Selasa (4/12).

Baca juga: Presiden Dukung Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Menurutnya, momen Pemilu tidak boleh terlewat sehingga lebih baik jika pembahasan bisa dilakukan paling lambat awal tahun depan. Jika sampai terlewat, sambung dia, maka RUU ini berpotensi molor lagi.

Maria menegaskan RUU ini harus segera disahkan mengingat buruknya penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sebab, penegak hukum hanya menggunakan UU KUHP sebagai payung hukum tanpa memiliki payung hukum spesialis yang lain. Padahal, KUHP tidak memiliki definisi serta bentuk-bentuk kekerasan seksual.

"RUU ini harus disahkan agar kita memiliki hukum yang kuat serta bisa melindungi korban dengan tetap bisa menjerakan pelaku," ujarnya.(OL-6)