Fasilitas Fast Track Perlu Diperbanyak

DPR meminta agar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan pemerintah memperbanyak fasilitas lintasan cepat (fast track) untuk urusan keimigrasian. Fasilitas itu sangat dibutuhkan agar jemaah haji tidak berlama-lama mengantre menjalani proses keimigrasian setibanya di bandara Arab Saudi.

"Fast track jadi perhatian kami supaya jemaah kita tidak kelelahan. Biayanya nanti kita lihat, apakah dari pemerintah atau dari komponen BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)," ujar Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, seusai rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama (Kemenag), kemarin.

Tahun ini, jalur cepat keimigrasian baru diberlakukan di dua embarkasi, yakni Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta-Bekasi (JKS). Proses keimigrasian seperti biometrik dan cap 10 sidik jari diproses di embarkasi sehingga ketika tiba di bandara Arab Saudi, jemaah langsung masuk bus menuju ke hotel.

Sementara itu, terkait dengan usulan Kemenag agar penghitungan biaya haji menggunakan kurs dolar Amerika, Ace juga mengatakan DPR tetap menolak usulan tersebut. Hal tersebut bertujuan membuat masyarakat bangga terhadap mata uang dalam negeri.

Selain itu, usulan tersebut juga berbenturan dengan regulasi. Regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri. UU No 7/2011 tentang Mata Uang juga tidak menyebut BPIH sebagai komponen yang bisa dikecualikan untuk bisa menggunakan mata uang lain.

"Saya kira sebagian besar fraksi pun sudah memahami ini dan turut mendesak Kemenag untuk mengurungkan usul tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Dirjen Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) Kemenag Nizar Ali mengungkapan pihaknya masih memperjuangkan usulan penggunaan dolar itu. "(Dalam penyelenggaraan ibadah haji) kita kan lebih banyak transaksi di luar negeri. Jadi, sebetulnya lebih memudahkan kita kalau langsung pakai dolar. Tapi, untuk pembayaran BPIH oleh jemaah tetap pakai rupiah. Hanya, nanti nominal disesuaikan dengan kurs dolar," terangnya.