Akses Kesehatan Terus Diperluas

KESEHATAN menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Populasi yang sehat merupakan modal kuat dalam membangun ketahanan sebuah negara.  Amanah itu pun jadi perhatian utama Kementerian Kesehatan dalam menjalankan sejumlah program untuk menyehatkan masyarakat sepanjang kepemimpinan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek. 

Salah satu program andalan pemerintahan Joko Widodo dalam ranah kesehatan ialah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat. Kemenkes sejak 2015 pun terus mendorong kepesertaan masyarakat dalam program yang dikelola bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, baik peserta mandiri maupun yang disubsidi pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI)  

Khusus untuk peserta JKN melalui PBI, Kemenkes terus berupaya untuk melakukan pemutakhiran data, percepatan verifikasi, validasi data PBI, dan penyelesaian data ganda. 

Kemenkes juga menyiapkan data PBI untuk 2019 yang diperkirakan bisa menembus 107,2 juta jiwa. Dalam hal perbaikan data Kemenkes juga mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk data PBI. 

 

Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kepersertaan dalam JKN terus menunjukkan tren meningkat. Pada 2015, kepersertaan masyarakat dalam JKN mencapai 156,8 juta jiwa yang 87.828.613 jiwa di antaranya merupakan peserta PBI dengan total anggaran mencapai Rp19,8 Triliun. 

Setahun setelahnya, kepesertaan dalam JKN meningkat jadi 171,9 juta jiwa dengan 91.099.027 jiwa menjadi peserta yang dibiayai oleh negara lewat PBI melalui anggaran sebesar Rp24,8  triliun. 

“Tahun lalu (2017, peserta JKN naik drastis menjadi 187,9 juta jiwa dengan PBI mencapai 92.244.075 yang menghabiskan anggaran Rp 25,4 triliun. Tahun ini, Kemenkes mencatat peserta JKN tembus 203,28 juta jiwa dengan 92.244.075 di antaranya ditanggung negara dan total anggarannya Rp25,5 triliun,” kata Menkes. 

Adanya Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN menjadi senjata ampuh bagi Kemenkes untuk mengakselerasi JKN. Disamping itu, kegiatan promotif dan preventif pun turut digelorakan oleh Kemenkes untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Di antaranya ialah melalui program Indonesia Sehat melalu pendekatan keluarga dan Gerakan Masyarakat hidup Sehat (Germas).

 

Fasilitas kesehatan

Di samping program yang menjamin akses kesehatan masyarakat melalui JKN dan program pencegahan lainnya, Kemenkes juga terus berupaya menyediakan fasilitas kesehatan ke seluruh pelosok negeri agar upaya menyehatkan bangsa bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Menkes menyebutkan, sampai dengan Oktober 2018, pihaknya telah membangun hingga puluhan ribu sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari 2.443 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)  dan 22.624 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kemenkes pun menaruh perhatian dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Hal itu terbukti dengan telah terbangunnya 110 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)  di daerah perbatasan yang ada di 48 Kabupaten/Kota pada 2017. 

Tahun ini, Menkes mengatakan telah terbangun 256 Puskesmas di daerah perbatasan dan daerah tertinggal di 49 kabupaten/kota

Pembanguna Faskes dilakukan melalui dana alokasi khusus (DAK) yang telah disiapkan sejak 2016. Hingga Oktober 2018, setidaknya ada 3 capaian yang telah dibukukan oleh Kemenkes dalam hal penyediaan faskes di seluruh Indonesia. 

Pertama,  peningkatan sarana dan prasarana FKTP dengan 2.032 Puskesmas baru dibangun dan 4.743 Puskemas direnovasi. Selain itu,  juga ada 39 Pubilc Safety Center (PSC), 1.799 Puskesmas keliling roda empat, 15.888 Puskesmas keliling roda dua, 224 Puskesmas keliling air, 920 ambulans, 2.964 sarana dan prasarana pendukung Puskesmas seperti genset, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan air bersih. 

Kedua, peningkatan sarana dan prasarana FKTL dengan telah terbangunya 110 rumah sakit rujukan regional, 20 rumah sakit rujukan provinsi, 4 rumah sakit rujukan nasional, 413 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 39 rumah sakit pratama. Ketiga, distribusi farmasi melalui penyediaan obat di 9.740 puskesmas dan 112 Instalasi farmasi.

Peningkatan akses pelayanan kesehatan juga dilakukan Kemenkes lewat pembangunan Puskesmas baru di daerah perbatasan dan daerah terpencil perbatasan kepulauan (DPTK). Selain Puskesmas juga dilakukan pembangunan rumah sakit pratama di DPTK dan penguatan rumah sakit umum daerah di kawasan perbatasan. 

Ada juga pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RS UPT) vertikal kelas A maupun kelas B di kawasan timur Indonesia. Untuk distribusi obat dan vaksin ke DPTK, Kemenkes mengembangkan layanan kesehatan bergerak (flying health care), serta memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan infornasi dan pelayanan medis jarak jauh.  

 

Tenaga kesehatan

Di samping fasilitas, pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia juga terus diupayakan Kemenkes. Lewat program Nusantara Sehat, Menkes merintis kesetaraan layanan kesehatan ke seluruh daerah. 

“Kami punya 5.984 tenaga kesehatan di 1.612 Puskesmas yang ada di 361 kabupaten/kota di 29 provinsi,” ujar Menkes. 

Program lain yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan ialah oenugasan khusus bagi calon dokter spesialis (residen), tugas belajar pendidikan dokter spesialis (tubel PPDS) yang telah mencapai 3.601 dokter sepanjang 2016-2018, 

Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang dimulai pada 2017 dan telah mencapai 1.821 dokter spesialis Hingga September 2018.

Seluruh program yang dikerjakan Kemenkes itu pun telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya dari sisi menurunnya jumlah kematian bayi yang baru lahir yang terus menurun sejak 2015.