Pemerintah Indonesia Tegaskan Aksi Nyata Pengelolaan Gambut

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mencapai target pengurangan emisi sektor kehutanan yang salah satunya melalui restorasi lahan gambut. Langkah koreksi besar-besaran telah dilakukan pemerintah dalam perbaikan tata kelola lahan gambut.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan internasional Global Landscape Forum yang digelar di Bonn, Jerman, 1-2 Desember 2018.

"Kita telah berpindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Kami juga telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan mengembangkan banyak instrumen pengelolaan lahan gambut," ujar Menteri Siti melalui keterangan tertulis, Minggu (2/12).

Ia mengingatkan pascaperistiwa kebakaran hutan dan lahan 2015 lalu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memberi perhatian lebih pada pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Perbaikan tata kelola di antaranya melalui kebijakan moratorium izin di lahan gambut dan hutan primer, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.

Indonesia juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki konstruksi restorasi gambut dan operasi serta pemeliharaan infrastruktur dan pemanfaatan gambut. Baik di kawasan konservasi maupun di lahan konsesi. Area gambut seluas hampir 2,5 juta hektare ditargetkan pemerintah untuk dipulihkan hingga 2020.

"Memulihkan lahan gambut, kami bukan hanya memperbaiki aspek biofisik pengelolaan lahan gambut, tetapi juga mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut dan keberlangsungan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan berlisensi," imbuhnya.

"Pemerintah Indonesia telah menempatkan restorasi lahan gambut sebagai strategi utama mengurangi emisi di sektor kehutanan. Langkah koreksi Indonesia kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional," jelas Siti.

Pada pertemuan internasional tersebut turut hadir perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Environment, Menteri Lingkungan Hidup se-dunia, World Bank, peneliti, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat global lainnya.

Siti mengatakan Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC). Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Center for International Forestry Research (CIFOR).

"ITPC ialah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global dalam kaitannya mengelola gambut," imbuh Menteri Siti.

Dihubungi terpisah, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG Myrna Safitri mengatakan kerja-kerja pemulihan lahan gambut terus dikebut. Restorasi ditargetkan pada ekosistem gambut rusak di kawasan konservasi, areal penggunaan lain (APL), dan konsesi milik perusahaan. Itu juga termasuk lahan bekas kebakaran pada 2015 lalu.

Dari target kerja 2,49 juta hektare, saat ini sudah dilakukan restorasi seluas 492 ribu hektare. Itu dilakukan melalui pembasahan kembali, revegetasi, dan revitalisasi. BRG juga telah melakukan pendampingan dan pemberdayaan pada 259 desa melalui program Desa Peduli Gambut.

"Untuk areal restorasi gambut di lahan perusahaan dilakukan restorasi oleh perusahaan berdasarkan rencana pemulihan yang ditetapkan KLHK sementara BRG bertugas melakukan asistensi teknis pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Asistensi tersebut sudah dilakukan pada dua grup perusahaan dengan total area sekitar 150 ribu hektare," jelasnya. (OL-1)