Jokowi Janji Tuntaskan Permasalahan Guru

KETERLAMBATAN pencairan tunjangan profesi guru, rumitnya proses sertifikasi guru, dan kekurangan guru merupakan permasalahan yang disampaikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada peringatan Hari Guru sekaligus hari jadi ke-73 PGRI di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Presiden Joko Widodo yang hadir di acara tersebut berjanji mengawal langsung penyelesaian masalah-masalah tersebut.

“Banyak yang mengadu kepada saya, bahwa sampai triwulan ketiga dan keempat, banyak sekali tunjangan profesi guru yang belum cair. Kami juga berharap tata kelola guru terus diperbaiki. Administrasi disederhanakan. Ada percepatan sertifikasi dengan proses sederhana dan berbasis mutu,” ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam sambut­annya.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah memperhatikan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kekurangan guru juga perlu diatasi dengan mengutamakan pengangkat­an guru honorer yang telah lama mengabdi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Saat menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyatakan berbagai permasalahan guru akan diselesaikan.

Ia sendiri berjanji akan mengawal proses­nya. Terkait dengan kekurangan­ guru, tahun depan rek­rutmen guru diberi kuota terbesar di antara kuota calon PNS, yakni 114.000 orang.

Untuk guru yang melampaui batas usia dalam persyaratan calon PNS, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Aturan itu memungkinkan guru-guru honorer senior itu tetap mendapatkan hak seperti PNS.

Terkait masalah administrasi, Presiden juga meminta pengawas dan kepala sekolah menyederhanakannya. Menurutnya, tugas guru sangat berat. Oleh karena itu, ia tidak mau guru masih dibebani tugas-tugas administratif yang rumit, demikian pula dalam proses sertifikasi.

Ia berjanji pekan depan mengundang PGRI untuk membahas lebih banyak masalah yang dihadapi para guru. “Janji saya untuk mengawal persoalan guru terus saya ikuti dan tindak lanjuti. Percayakan kepada kami. Namun, kalau ada yang selip, tolong diingatkan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengungkapkan pemerintah akan menggeser program pembangunan dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM) mulai 2019. Untuk keperluan itu, posisi dan peran guru semakin sentral dan strategis.

“Ketika pembangunan SDM menjadi prioritas paling utama, peran guru akan semakin sentral, semakin utama, dan semakin strategis. Guru harus menjadi agen-agen transformasi penguatan SDM kita. Menjadi agen-agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa.”

Kerja sama pemda
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ­mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program serta kerja sama dengan berbagai pihak, terutama pemda dalam upaya meningkatkan kualitas guru di Tanah Air.

“Kami telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk f­ormat baru pembinaan guru di daerah, di antaranya mengoptimalkan peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS, Kelompok Kerja Guru atau KKG dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP,” kata Mendikbud.

Ia menambahkan, anggaran untuk peningkatan mutu guru melalui MKKS, KKG, dan MGMP yang tersebar di seluruh Tanah Air itu juga telah disiapkan.

“Kita siapkan program dan anggarannya dalam upaya peningkatan kualitas guru kita. Kita akan bahas bersama ke daerah satu per satu,“ tegasnya. (Bay/Nda/H-2)