Jokowi Berjanji Bereskan Keterlambatan Tunjangan dan Sertifikasi Guru

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan sejumlah keluhan dan meminta agar tata kelola guru terus diperbaiki.

Hal itu disampaikan dalam Peringatan Hari Guru sekaligus hari jadi ke-73 PGRI di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/12) yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan keluhan-keluhan guru tersebut dalam pidatonya. Keluhan itu antara lain, keterlambatan pencairan tunjangan profesi pendidik hingga rumitnya proses sertifikasi guru masih dihadapi.

"Banyak yang mengadu kepada saya, bahwa sampai triwulan ketiga dan keempat, banyak sekali tunjangan profesi guru yang belum cair. Kami juga berharap tata kelola guru terus diperbaiki. Administrasi disederhanakan. Ada percepatan sertifikasi dengan proses sederhana dan berbasis mutu," ujar Unifah.

Selain itu, pemerintah juga diharap memerhatikan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kekurangan guru juga perlu diatasi dengan mengutamakan pendidik yang telah lama mengabdi.

Presiden Jokowi dalam sambutannya berjanji mengawal penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi guru. Untuk mengatasi kekurangan guru, rekrutmen guru diberikan kuota terbesar yakni 114.000 orang.

Namun, untuk guru yang melampaui batas usia, disiapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Aturan ini membuat guru-guru tetap mendapatkan hak seperti PNS.

Terkait masalah administrasi, Presiden juga meminta pengawas dan kepala sekolah menyederhanakannya. Diakui bahwa tugas guru sangat berat. Oleh karena itu, ia tidak mau guru masih dibebani tugas-tugas administratif yang rumit, demikian pula dalam proses sertifikasi.

Ia berjanji pekan depan, juga mengundang PGRI untuk membahas lebih banyak masalah yang dihadapi para guru. "Jadi janji saya untuk mengawal persoalan guru, terus saya ikuti dan tindak lanjuti. Percayakan kepada kami tapi kalau ada yang selip, tolong diingatkan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (OL-4)