Persoalan Sanitasi Indonesia masih Panjang

INDONESIA mempunyai pekerjaan cukup besar dalam hal layanan air minun dan terutama sanitasi. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk kedua terbesar yang masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation.

Padahal, dari sisi ekonomi, Indonesia sudah masuk dalam G20 atau negara dengan perekonomian besar di dunia. Buruknya akses air minum dan sanitasi menimbulkan kerugian yang cukup besar, dari sisi kesehatan dan kualitas hidup.

"Namun, Indonesia bisa mengatasi pekerjaan rumah tersebut jika kita lakukan bersama-sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan juga teman-teman media," kata Regional Manager Jakarta dan Tangerang The USAID Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene, Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) Wouter Sahanaya pada diskusi serta kunjungan di Desa Kayu Bongkok, Kabupaten Tangerang, Selasa (27/11).

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Didin Samsudin, mengatakan ,anggaran menjadi penyebab sulitnya mengentaskan permasalah sanitasi di wilayahnya itu.

Padahal, program sanitasi baik pembangunan jamban hingga aliran air bersih telah dijalankan selama lima tahun. Didin pun optimis pada tahun depan sebanyak 80% warga Tangerang telah mendapat fasilitas sanitasi.

"Masih banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi 80% warga di 2019 diharapkan sudah mendapat sanitasi yang baik," ujarnya.

Sementara itu, untuk membantu lebih banyak warga kurang mampu di Desa Kayu Bongkok mengakses air minum Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan sarana sanitasi yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS menjalin kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Melalui kemitraan CSR, Pemkab Tangerang dan Apersi, dengan dukungan USAID IUWASH PLUS, berencana membangun sambungan rumah air minum melalui program Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) Komunal Pamsimas dan jamban sehat keluarga (jamban individu dengan tangki septik) untuk rumah tangga kurang mampu di RW 1 dan 2, Desa Kayu Bongkok. Tahap awal pembangunan sambungan dari SPAM Komunal Pamsimas ke rumah tangga dan jamban sehat keluarga akan mulai dilakukan November 2018.

Di tahap awal ini, Apersi akan membantu pembangunan 20 sambungan dari SPAM Komunal Pamsimas ke 20 rumah tangga kurang mampu atau setara dengan 100 orang. Selain itu, di tahap awal ini, Apersi juga akan membangun dua tangki septik bagi dua rumah tangga kurang mampu yang belum mempunyai fasilitas sanitasi aman.

Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan merupakan salah satu wilayah padat di Kabupaten Tangerang menjadi potret suram kondisi sanitasi pada pemukiman padat yang mayoritas penduduknya merupakan warga tidak mampu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Desa Kayu Bongkok 2016 mencapai 6.199 jiwa dan mendiami wilayah seluas sekitar 2 kilometer persegi. Mayoritas penduduk Desa Kayu Bongkok bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, atau petani.

Secara umum, kondisi akses air minum, dan sanitasi di Desa Kayu Bongkok masih perlu dibenahi. Survei dasar akses air minum dan sanitasi (WASH) yang dilakukan USAID IUWASH PLUS 2018 menemukan bahwa sekitar 495 KK dari total sekitar 520 KK di RW 1 dan 2, Desa Kayu Bongkok mengandalkan air dari sumur gali dan sungai sebagai sumber air.

Namun, air dari sumur dan sungai tersebut keruh sehingga hanya bisa digunakan untuk mencuci. Untuk konsumsi air minum, warga biasanya membeli 4 hingga 5 botol (1 botol = 5 galon/20 liter) air isi ulang setiap bulan seharga Rp5.000/botol. Sebagian kecil masyarakat mengambil air dari masjid sekitar secara cuma-cuma.

Dalam hal akses sanitasi, sekitar 50 KK sudah mempunyai akses ke jamban dengan tangki septik kedap, dan 162 KK mempunyai jamban tanpa tangki septik kedap. Sisanya, sekitar 308 KK mempunyai jamban tanpa tempat penampungan tinja, menggunakan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum, atau buang air besar di sungai. Rata-rata masyarakat RW 1 dan 2 tidak mampu membangun jamban dan tangki septik secara swadaya yang menelan biaya antara Rp 3,5juta–4 juta per unit. (OL-1)