Revitalisasi SMK Butuh Konsistensi Pemerintah

RENCANA pemerintah untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan berdampak pada perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Dibutuhkan konsistensi dari rezim yang berkuasa mengingat bakal ada Pemilihan Umum pada 2019 mendatang. Jika terjadi pergantian rezim pemerintahan, dikhawatirkan revitalisasi tidak akan berjalan dan mencapai target.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pandu Baghaskoro, mengatakan, rencana revitalisasi SMK yang akan dilakukan pada 2019 perlu dilakukan mengingat sarana dan prasarana SMK di Indonesia banyak yang sudah tidak mengikuti perkembangan zaman.

Untuk menghasilkan lulusan SMK yang kompetitif di era industri 4.0, ujarnya, perlu pembaharuan SMK secara nasional, baik dari sisi program dan juga sarana prasarana.

"Program jangka panjang ini membutuhkan konsistensi dari pemerintah," ucap Pandu melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (25/11).

Menurutnya, 2019 merupakan tahun politik, sehingga fokus negara dan masyarakat dapat terbagi antara program revitalisasi dan pesta demokrasi sehingga program revitalisasi tidak optimal. Revitalisasi SMK, imbuhnya, tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mungkin membutuhkan beberapa tahun.

Pemerintah menargetkan revitalisasi 2.000 hingga 4.000 SMK pada 2019. Revitalisasi juga bertujuan untuk peningkatan kualitas guru karena SMK dengan mempersiapkan para guru praktik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lanjutnya, diharapkan bisa  membuat peta jalan pengembangan SMK sekaligus menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK. (OL-1)