Pemerintah Prioritaskan Penanganan Sampah Laut

KASUS kematian paus sperma yang ditemukan di wilayah Taman Nasional (TN) Wakatobi menjadi pengingat bahwa penyelamatan ekosistem laut dari ancaman sampah plastik mendesak dilakukan. Hal itu pun menjadi perhatian serius pemerintah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kasus tersebut bisa menjadi momentum seluruh pihak untuk lebih keras menangani isu sampah. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menangani persoalan sampah laut yang sebagian besar berasal dari aktivitas di daratan.

"Seruan dan pledging pada saat pertemuan Our Ocean Conference dan deklarasi 83 negara pada Intergovernmental Review (IGR) ke-4 jelas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut dari aktivitas di daratan sangat penting dan harus segera dilakukan. Kita tangani dari sumbernya dan kita tangani dampaknya lalu penyelesaian akhirnya," kata Menteri Siti kepada Media Indonesia, Kamis (22/11).

Ia membeberkan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya mampu mengurangi sampah plastik hingga 70%.

Sebelumnya, Presiden juga telah mengeluarkan Perpres No 97 Tahun 2017 Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Menteri Siti menambahkan bahwa penanganan sampah di daratan untuk mencegahnya berakhir di lautan perlu kerja bersama berbagai pihak mulai dari pemerintah, daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Inisiatif daerah dan masyarakat menangani sampah juga perlu didorong.

"Kementerian juga telah mengawali langkah-langkah bersih pantai dengan target 26 kota pantai. Di sisi lain kontribusi dunia usaha juga penting dan sata ini mulai nyata dalam bentuk redesign kemasan, daur ulang, produk yang bukan sekali pakai. Dinamika masyarakat juga sedang sangat tinggi, demand publik untuk menata sampah begitu tinggi," jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah daerah telah memilki inisiatif dalam mengendalikan sampah plastik dan mendapatkan pujian dari UN Environment, seperti pengelolaan sampah di Surabaya.

"UN Environment melihat sendiri di sana inisiatif tiket bus dengan 5 botol plastik dan pusat daur ulang, serta gerakan anak sekolah. Itu juga dilakukan di Bandung dan Makassar."

KLHK, lanjut Menteri Siti, juga melakukan studi di 18 pantai di berbagai daerah yang hasilnya menunjukkan bahwa kondisi sampah laut di pantai Indonesia tidak seburuk hasil studi penelitian lain yang mengatakan Indonesia negara ke-2 di dunia penghasil sampah laut. Hal itu, menurutnya, lebih karena adanya faktor arus laut yang membuat sampah bermigrasi ke pantai-pantai Indonesia. (OL-1)