Regulasi dan Komitmen Diperlukan untuk Bangun Indonesia Tangguh Bencana

KONDISI geografis, geologis, dan hidrologis di sebagian besar wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan infrastruktur yang andal termasuk terhadap kebencanaan, pun telah bergerak

"Pemerintah dalam menjamin keandalan bangunan gedung selain melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan bangunan gedung dengan kriteria tertentu untuk mengurangi potensi kegagalan bangunan gedung yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dalam Seminar Nasional dengan tema Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana di Jakarta, Rabu (21/11).

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin mengungkapkan pascabencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, banyak sekali pemilik gedung, di berbagai kota di Indonesia, mengalami fobia.

"Kami kebanjiran permohonan audit. Setelah bencana Palu, dalam satu bulan, kami dapat 25 permintaan audit. Dalam satu surat permintaan, isinya bisa untuk permohonan 17 gedung," ujar Arief.

Yang menjadi persoalan besar, lanjutnya, sebagian besar gedung-gedung yang dimohonkan untuk diaudit tidak memiliki gambar perencanaan.

"Mereka tidak punya medical record. Artinya kami harus audit dari 0. Padahal gambar itu diperlukan untuk perawatan, perbaikan gedung. Kalau tidak ada, berarti selama ini dibangun secara asal saja," ucapnya.

Maka dari itu, komitmen untuk mendirikan bangunan secara baik dan benar adalah yang harus ditingkatkan. Jika melihat regulasi dan panduan, Indonesia sudah memiliki sangat banyak hal tersebut.

"Kita ini sudah kebayakan regulasi. Tinggal bagaimana kita menjalankan itu dengan baik dan benar. Ketika menyusun tata ruang, apa sudah merujuk pada peta dan regulasi? Apakah pembangunan yang dilakukan merujuk pada tata ruang yang merujuk pada peta dan regulasi?" tandasnya. (OL-6)