COP 24, RI Akan Desak Penuntasan Pedoman Kesepakatan Paris

NEGOSIATOR dan delegasi Indonesia bersiap menjelang perhelatan iklim dunia Conference of Parties ke-24 (COP-24) di Katowice, Polandia, awal Desember mendatang. 

Indonesia bakal mendesak penuntasan pedoman implementasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement Implementation Guidelines) atau yang dikenal dengan 'Paris Rulebook'.

"Kita sudah siapkan kertas posisi. Di Polandia kita akan selesaikan rulebook. Posisi Indonesia intinya harus segera dilaksanakan ini (Kesepakatan Paris) agar tidak hanya komitmen-komitmen saja karena Indonesia sudah lakukan banyak untuk pengendalian perubahan iklim," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, di Jakarta, Selasa (20/11).

Seperti diketahui, panduan implementasi Kesepakatan Paris hingga saat ini tak kunjung rampung. Sejumlah negara, hingga pertemuan pra-COP-24 di Bangkok September lalu, masih alot menegosiasikan mengenai teknis persyaratan mobilisasi pendanaan. Pada COP-24 ditargetkan pedoman tersebut bisa selesai disusun dan disepakati bersama.

Baca juga: 5,9 Kilogram Sampah Ditemukan di Bangkai Paus di Wakatobi

Menurut Ruandha, Indonesia juga akan mendorong pendanaan bagi negara-negara kaya hutan yang telah melakukan langkah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Pendanaan dibutuhkan agar upaya global pengendalian iklim bisa efektif dan berkeadilan.

"Kita juga meminta untuk segera result-based payment (pendanaan berdasarkan upaya penurunan emisi) bagi negara-negara yang punya hutan dan berkomitmen untuk menurunkan emisi," imbuhnya.

Indonesia menurut rencana akan memberangkatkan sekitar 400 delegasi. Sekitar 30 di antaranya merupakan negosiator. Sisanya merupakan perwakilan dari kementerian/lembaga, swasta, dan organisasi masyarakat yang sebagian besar turut mengisi Paviliun Indonesia.

"Kesiapan Indonesia mengerjakan pengendalian perubahan iklim itu betul-betul serius secara nasional. Kita akan tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia berhasil menurunkan deforestasi dan menurunkan kebakaran hutan secara signifikan," ujarnya.

Ruandha menuturkan paviliun yang kali ini mengambil tema Changing Together bakal menjadi ajang diplomasi Indonesia mengomunikasikan berbagai capaian.

Dalam paviliun, sejumlah kementerian/lembaga lain juga bakal ikut andil melakukan diplomasi. Di antaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pejabat tinggi BPK bahkan dijadwalkan akan memimpin seremoni pembukaan paviliun.

"Kita ingin sampaikan yang mengurusi pengendalian perubahan iklim tidak hanya KLHK tapi berbagai pihak. BPK juga kita libatkan awasi dana-dana yang masuk dari luar negeri sehingga pemanfaatannya betul-betul untuk pengurangan emisi," tukasnya. (OL-3)