BPOM dan Kemenristekdikti Kembangkan Inovasi Obat dan Makanan

INDONESIA kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku obat-obatan berbahan alam dan obat tradisional. Namun, masih jauh tertinggal dari Tiongkok dan India yang lebih dulu mengembangkan potensi tersebut.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi untuk menggelar konsorsium dalam pengembangan dan penelitian di bidang obat dan makanan.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan diperlukan intervensi antar lembaga untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  Indonesia, kata dia, harus fokus pada pengembangan jamu dan fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik.

"Akan ada konsorsium terkait bidang fitofarmaka dan jamu yang melibatkan lintas kementerian," kata Penny seusai acara penandatanganan kerjasama antara BPOM dan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi di Jakarta pada Senin (19/11).

Dari kerja sama itu, kata Penny, BPOM berperan melakukan pendampingan saat proses pengembangan, yakni mulai dari penelitian, uji klinis, fasilitasi bimbingan teknologi dan percepatan produksi termasuk pengawasan saat sudah dipasarkan.

Baca juga: Awasi Obat dan Pangan, BPOM Harus Gandeng Pemda

Ia menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian atau pengembangan obat baru, ada standar produksi yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendampingan dari BPOM,  maka para peneliti diharapkan memahami prosedur yang ada. "Kita sudah unggul di produk vaksin dan kita ingin mendorong obat berbahan alam salah satunya fitofarmaka ," ucap Penny.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) Muhammad Dimyati mengatakan Indonesia sudah punya budaya untuk pemanfaatan produk jamu sebagai obat dan hal itu sangat strategis apabila dikembangkan. Namun, kendala yang kerap kali dihadapi peneliti yakni belum ada pendampingan untuk memulai penelitian membuat obat-obatan fitofarmaka melalui prosedur dengan perangkat peralatan yang terstandar.

"Untuk itu, langkah BPOM mendampingi termasuk sampai siap dikomersialkan ialah langkah strategis. Sebab, kalau sudah diproduksi tanpa prosedur dan standar yang ada harus diulang lagi," terang Dimyati.

Dengan adanya pendampingan dari BPOM,  ujarnya, diharapkan ada efisiensi proses sehingga penelitian dan pengembangan fitofarmaka tidak harus diulang kembali. Selain penampingan, Dimyati mengatakan kendala lainnya ialah pendanaan. Oleh karena itu, pihak Kementeristek dan Dikti mendorong industri untuk ikut dalam pengembangan riset dalam penelitian fitofarmaka.

"Kami akan mengupayakan insentif untuk industri berupa tax reduction (pengurangan pajak) bagi produknya jika mereka ikut dalam pengembangan riset,"  tukas Dimyati. (OL-6)