RI Tuan Rumah Pertemuan Pertama Badan Pengawas Obat Negara OKI

INDONESIA akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan pertemuan pertama kepala otoritas regulatori obat dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan diselenggarakan pada 21 sampai 22 November di Jakarta.  

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Penny K Lukito, mengatakan tujuan dari pertemuan tersebut ialah mendorong kemandirian obat dan vaksin antar negara OKI.

Penny menuturkan, untuk level negara-negara Islam anggota OKI masih sangat beragam. Belum semua negara mempunyai badan regulatori untuk obat dan makanan yang sudah mapan seperti Indonesia. 

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara donor berperan membantu pengembangan kapasitas antar negara di bidang obat dan makanan.

"Menjadi kewajiban bagi Indonesia membagi ilmunya untuk negara lain sebagai warga dunia," kata Penny dalam acara konferensi pers di Jakarta, Senin (19/11).

Indonesia melalui Badan POM sudah melakukan upaya peningkatan kapasitas untuk pengembangan obat dari Turnisia, Maroko, dan palestina. Keberadaan badan regulator obat, kata Penny, berperan memastikan produk obat dan makanan yang dihasilkan sudah terbukti dari aspek keamanan, efikasi dan kualitasnya. 

Indonesia, imbuhnya, unggul dalam produksi dan pengembangan vaksin yang dihasilkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Bio Farma. Bio Farma sudah mengimpor vaksin ke 141 negara anggota negara OKI.

"Akan dibahas juga regulasi bagaimana membangun sistem regulator yang baik untuk pengembangan obat dan makanan. Selain itu, pertemuan antar regulator obat dari negara-negara OKI juga bertujuan membuka akses pasar," kata Penny.

Baca juga: Isi Piringku Modal Hidup Sehat 

Kesepakatan bersama dari pertemuan itu, kata Penny, akan dituangkan dalam Deklarasi Jakarta yang memuat komitmen antar negara dan rencana aksi yang akan dijalankan. Pertemuan tersebut juga diharapkan meningkatkan posisi tawar negara-negara anggota OKI misalnya dalam mendapatkan akses obat generik dengan cepat dan menghadapi inovasi pengembangan obat yang semakin cepat. 

Ia menuturkan ada 30 negara yang akan berpartisipasi nantinya, termasuk lembaga internasional di antaranya WHO, UNICEF dan lainnya.

Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A Ruddyard, mengatakan sebagian besar negara OKI merupakan negara berkembang. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut ialah kesehatan dan tidak semua negara punya badan pengawas dan regulator obat yang sudah mapan seperti Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bio Farma, H Rahman Roestan, menjelaskan kesempatan membantu negara lain dalam penyediaan vaksin apabila kebutuhan vaksin di dalam negeri sudah tercukupi. 

Dari 57 negara anggota OKI, katanya, ada 7 pabrik produsen vaksin, dan hanya dua yang sudah diakui oleh negara-negara dunia. Sementara Indonesia sudah mampu memproduksi 12 jenis vaksin untuk imunisasi dasar yang dibutuhkan di dunia.

"Transfer teknologi perlu diperkuat aspek regulasi untuk pengembangan industri obat," tukasnya. (OL-3)