Praktisi Pendidikan Ingatkan Sistem Zonasi Jangan Sekadar Teori

SISTEM zonasi yang tengah digenjot pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di antaranya bertujuan menghapus kastanisasi sekolah favorit dan nonfavorit serta dapat menciptakan sekolah sekolah baru yang bermutu.

Namun begitu implementasi sistem zonasi ini dipertanyakan efektivitas dan keberhasilannya di lapangan, khususnya di daerah-daerah.

"Sekuat apapun daerah dalam memberlakukan zonasi maka pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud mesti punya kesiapan sehingga pelaksanaan zonasi bukan sekadar teori," kata praktisi pendidikan, Robertus Budi Setiono saat diskusi tentang zonasi di Global Sevilla School Jakarta, Sabtu (17/11).

Robertus mengingatkan, kematangan kesiapan penerapan zonasi di antaranya mesti memperhatikan kemampuan pasar yang meliputi kesiapan daerah, kesiapan sekolah dan juga kesiapan para gurunya. Jangan sampai sekolah favorit dan bagus akan turun kualitasnya. 

Sementara sekolah yang kualitasnya di bawah tidak kunjung meningkat, justru ada yang gulung tikar. Ini khususnya sekolah swasta yang tidak dapat bersaing di era zonasi.

Baca juga: Peneliti: Orangtua Bekerja Bermasalah dengan Anak

Robertus yang juga anggota Dewan Pakar Pendidikan Jakarta Timur ini mengutarakan, sistem zonasi memang bagus untuk pemerataan pendidikan. Namun, penerapannya harus matang tidak mengagetkan pasar.  

Dia mencontohkan perbedaan sekolah negeri dan sekolah swasta di Jakarta Timur. Sekolah negeri dimanjakan berbagai fasilitas. Bahkan sarana prasarana yang masih bagus diganti dengan sarana baru guna memenuhi penyerapan anggaran. Sebaliknya sekolah sekolah swasta kurang mendapat perhatian .

"Jika kondisi ini tidak diperhatikan untuk ditata kelola secara baik maka akan sulit menciptakan sekolah-sekolah baru yang bermutu," tandas Robertus yang juga Direktur Global Sevilla School.

Global Sevilla School ini dirintis Nurcholis Madjid (Cak Nur) yang mengutamakan pengajaran berkualitas dan menjaga keberagaman.

Namun begitu, Robertus mengapresiasi sistem zonasi yang di antaranya mempriotaskan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk melatih guru guru di tanah air guna lebih menguasai mata pelajaran yang diampu guru.

"Untuk MGMP saya apresiasi Kemendikbud semoga MGMP dapat meningkatkan mutu guru sekaligus meningkatkan mutu siswa," tukasnya

Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano, mengutarakan pihaknya mempunyai dua program dalam penataan pemeratan dan kualitas guru melalui sistem zonasi. 

Pertama, pendistribuasian guru dalam zonasi bagi guru yang bersertifikat dinilai kompetensinya sudah bagus sebab telah terseleksi melalui Pendidikan Profesi Guru atau PPG dari lulusan LPTK.

Program kedua ialah pemerataan kompetensi dan mutu guru. Dalam hal ini, Ditjen GTK Kemendikbud akan meningkatkan kompetensi pembelajaran guru di kelas dengan guru yang memiliki kemampuan interaksi dan komunikasi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya.

Supriano memberi contoh peran organisasi guru seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) di jenjang Sekolah Dasar, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di jenjang SMP dan SMA sederajat berperan penting dalam meningkatkan kualitas guru. 

Guna meningkatkan mutu guru melalui KKG dan MGMP, Kemendikbud menggelontorkan anggaran sekitar Rp830 miliar. (OL-3)