Kendalikan Resistensi Antibiotik

RESISTENSI antibiotik menjadi masalah kesehatan global. Karena itu, program pengendalian resis-tensi antibiotik (PPRA) dimasukkan ke kebijakan nasional, salah satunya mendorong rumah sakit untuk membentuk tim komite khusus pengendalian resistensi antibiotik.

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI), dr Anis Karuniawati, SpMK(K), mengatakan hal itu sudah diatur dalam standar nasional akreditasi rumah sakit mulai 2017. Aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2015, namun belum semua rumah sakit menjalankannya.

Menurut Anis, alasan rumah sakit belum melaksanakannya karena kurangnya sosialisasi atau belum mengerti pentingnya pe-ngendalian resistensi antibiotik.

"Atau rumah sakit itu belum terakreditasi. Ada komponen yang diperlukan untuk PPRA, rumah sakit harus punya dokter spesialis mikrobiologi klinis dan farmasi klinis," ujar Anis dalam konferensi pers memeringati Pekan Kesadaran Antibiotik Dunia: Waspada Peningkatan Resistensi Antibiotik! yang digelar PT Pfizer Indonesia bersama PAMKI dan RS Universitas Indonesia, di Depok, Jawa Barat, kemarin.

Selain belum memiliki tenaga ahli, sambung Anis, banyak rumah sakit yang belum punya fasi-litas memadai seperti penyediaan laboratorium mikrobiologi untuk pemeriksaan pola resistensi mikroba terhadap antibiotik.

"Tidak harus satu rumah sakit punya satu laboratorium, tetapi di satu ibu kota provinsi harusnya punya," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, konsultan penyakit tropik infeksi di RS Cipto Mangunkusumo yang juga pengurus pusat Perhimpunan Peneliti Penyakit Tropik dan lnfeksi (Petri) dr Erni Juwita Nelwan SpPD-KPTI mengatakan agar PPRA bisa dilaksanakan rumah sakit secara baik, diperlukan komitmen bersama, juga infrastruktur kebijakan pimpinan rumah sakit yang mendukung penggunaan antibiotik secara benar.