Disparitas Pendidikan Pengaruhi Kualitas CPNS

RENDAHNYA tingkat kelulusan peserta tes CPNS menunjukkan tingginya disparitas kesenjangan di Indonesia.

Untuk itu, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah terus memacu pemerataan kualitas pendidikan nasional. Namun upaya tersebut masih belum maksimal jika dilihat dari hasil seleksi seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018.

"Sangat terjadi perbedaan antara  pendidikan kita di Jawa dan luar Jawa. Walau kita selalu berusaha tingkatkan itu, artinya bukan hanya teknologi, tapi juga mendidik orang untuk bisa mengikuti teknologi," tandasnya di Jakarta, Kamis (15/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, dari 4 juta kandidat yang ikut seleksi administrasi, hanya 1,8 juta calon yang lolos ke tahap berikutnya. Sedangkan sekitar 1,1 juta peserta belum mengikuti tes SKD.

Kemudian, dari 1,8 juta orang tersebut, yang lulus tahapan seleksi SKD hanya 8% atau sekitar 100 ribu peserta. Sementara kebutuhan mencapai 238 ribu abdi negara.

"Ini yang jadi masalah. Yang bisa lulus hanya 8%. Ada gap di pendidikan kita," tandasnya.

Data sementara yang masuk ke BKN hingga Jumat lalu, 1,8 juta orang dari 2,8 juta peserta seleksi CPNS mengikuti SKD, atau baru sekitar 64,28%. Hasil sementara, 9,51% peserta lolos tes SKD untuk wilayah timur. Untuk wilayah tengah (27,31%), barat (41,53%), dan pusat, untuk mengisi formasi di kementerian dan lembaga negara, sebanyak 87,1% peserta lolos tes SKD.

Terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meminta pemerintah tidak mempertaruhkan kualitas birokrasi dengan mengakomodasi CPNS yang tidak lulus SKD. Menurut dia, pemerintah seharusnya konsisten dengan standar yang ditetapkan.

"Birokrasi kelas dunia harusnya diisi orang-orang hebat. Orang-orang yang lulus SKD dan SKB sesuai standar yang ditetapkan. Kalau serius ingin birokrasi dunia gagal ya gagal saja," imbuhnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menyiapkan kebijakan khusus, yakni membuat sistem ranking atau menurunkan passing grade (ambang batas), sehingga lowongan CPNS yang kosong itu bisa terisi meskipun peserta yang lolos tak sesuai dengan syarat minimal yang ditetapkan sebelumnya. (OL-4)