Kartu Nikah akan Disubsidi

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung program kartu nikah elektronik yang digagas Kementerian Agama dan akan mengalokasikan subsidi untuk itu lewat APBN. Subsidi disetujui agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Prinsipnya kita dukung inovasi Kemenag selama konsolidasi data tidak menambah ribet dan menambah biaya," ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/11).

Seperti diketahui, Kementerian Agama telah menerbitkan kartu nikah pada akhir November 2018, sebagai pelengkap buku nikah bagi pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kartu itu akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis website (Simkah), yang tersambung ke data kependudukan milik Dukcapil Kemendagri.

Sodik mengklaim subsidi program kartu nikah sudah disetujui semua fraksi di DPR. Ia pun mewanti-wanti agar inovasi Kemenag itu jangan sampai membebani masyarakat dengan biaya yang terlalu tinggi.

"Kisarannya berapa harganya saya lupa, tapi dalam pandangan semua partai itu tidak membebani dan ke depan diserahkan ke calon nikah," ungkapnya.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerbitan kartu nikah dianggap tidak membebani APBN sehingga pemerintah tidak mengeluarkan biaya besar untuk pencetakannya. "Itu kan berapa sih ongkosnya? Paling Rp2.000 sampai Rp3.000 itu ongkos begitu," katanya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan keberadaan kartu nikah tidak menghapus buku nikah. "Bukan pengganti buku nikah," kata Lukman.

Untuk tahap pertama, Kemenag akan meluncurkan satu juta Simkah untuk 500 ribu pasangan. Kartu nikah diharap dapat memudahkan pengenalan identitas riwayat pernikahan dengan segera. "Ada foto dan barcode di kartu. Di Appstore bisa kita pindai data warga. Siapa, NIK, kapan nikah, dan sebagainya," kata dia.