Tingkatkan Kualitas Modal Manusia

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih harus ditingkatkan. Pasalnya, berdasarkan data human capital index (indeks modal manusia) yang dirilis Bank Dunia beberapa waktu lalu, kualitas SDM Indonesia berada di urutan ke-87 dari 157 negara.

"Human capital index Indonesia di 0,53%. Indonesia sebagai middle income country, kalau dibandingkan dengan negara-negara middle income yang relatif rendah, bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara middle income yang agak baik, ialah yang paling rendah," kata Sri Mulyani dalam acara Institute Habibie Awards di Jakarta, kemarin.

Menkeu menambahkan, SDM seharusnya dipandang sebagai aset paling penting dalam negara. Karena itu, 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan.

Tahun ini saja dialokasikan dana Rp440 triliun untuk pendidikan. Sebagian dana dialokasikan untuk dana abadi pendidikan guna membayar beasiswa mahasiswa sekolah di universitas-universitas terbaik dunia.

Anggaran pendidikan pada 2019 juga disebut akan kembali meningkat. Itu dilakukan untuk anggaran awal (sit money) lembaga penelitian abadi. Kemenkeu akan mengalokasikan dana hampir Rp1 triliun untuk memajukan dunia penelitian.

"Kita memulainya dengan hampir Rp1 triliun sama dengan LPDP saat kita mulai delapan tahun lalu. Sekarang LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) saja sudah Rp55 triliun," ujarnya.

Anggaran pendidikan itu juga dialokasikan untuk institusi-institusi penting negara, baik dari institusi birokrasi, pusat, maupun TNI-Polri, dan bahkan pemerintah daerah (pemda) juga menjadi target beasiswa.

"Kita lakukan juga untuk institusi penting karena kalau tidak sama cepatnya dengan perkembangan masyarakat, bisa jadi faktor penghalang untuk kemajuan kita," ungkapnya.

Sri menyebut pengembangan SDM bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau satu kementerian. Seluruh pemangku kepentingan harus turut serta berkolaborasi meningkatkan kualitas SDM, baik itu pemerintah, dunia akademis, maupun swasta. Saat ini, program vokasi sudah tersedia di berbagai kementerian. "Jangan sampai Indonesia nanti menyesal bahwa anggaran pendidikan naik, tetapi kita kecewa karena SDM tidak turut maju."

Sebelumnya, terkait dengan beasiswa LPDP, pemerintah yang diwakili Menteri Agama dan Menteri Keuangan meluncurkan beasiswa untuk santri.

"Ini perjuangan lama agar santri bisa mendapatkan beasiswa LPDP," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat peluncuran program beasiswa untuk santri di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (12/11).

Anggaran

Saat menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan sebenarnya alokasi 20% dana pendidikan dari APBN sudah tepat. Akan tetapi, penggunaan atas anggaran 20% tersebut yang belum tepat karena habis untuk belanja rutin, seperti gaji guru, operasional harian, dan sarana penunjang pendidikan fisik.

"Sebaiknya anggaran berdasarkan outcome yang lebih tepat sasaran. Misalnya, perbaikan kurikulum dasar, standardisasi guru hingga sekolah menengah, dan memasukkan topik relevan dengan perkembangan digital seperti pelatihan coding," tegas Bhima, kemarin. (Try/Ant/X-6)