Bisnis Kehutanan Dinilai Prospektif

KONFIGURASI bisnis baru dalam industri kehutanan diperlukan untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian negara, tanpa harus mengabaikan kelestarian hutan alam Indonesia.

Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat membuka Raker Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

"Diperlukan konfigurasi bisnis baru dalam industri kehutanan dengan membangun hutan tanaman dan mengelola hutan alam, mulai dari hulu hingga hilir," ucapnya.

Konfigurasi tersebut, dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, implementasi legalitas kayu, penegakan hukum, penanganan industri hilir, hingga ekspor. Menteri Siti menganggap langkah-langkah untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk di tingkat hulu perlu menjadi perhatian para pengusaha.

Presiden Joko Widodo, kata Siti, berharap industri kehutanan kayu maupun nonkayu dapat berkembang dalam skala industri, tidak hanya sporadik dalam skala kecil

"Kita sedang bekerja keras untuk scalling up industri hutan. Arah kerja KLHK juga sudah diorientasikan kepada industri perhutanan yang mengakomodasi dunia usaha, petani hutan, dan aktivis serta akademisi," imbuh Siti.

Ia pun optimistis sektor kehutanan ke depan akan lebih berdampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, dukungan infrastruktur dan sumber bahan bahan baku sudah lebih baik. Konflik tenurial (lahan) juga semakin berkurang dengan kerja hutan sosial.

Sebagai gambaran, kata Siti, selama dua tahun terakhir usaha kehutanan terus meningkat, ditandai dengan naiknya ekspor kayu olahan dari US$9,26 miliar pada 2016 menjadi US$10,59 miliar pada Oktober 2018. Beberapa jenis kayu olahan itu meliputi bangunan prefabrikasi, chipwood, serpih, furnitur kayu, panel, paper, pulp, veneer, dan woodworking.

Sementara itu, produksi kayu bulat dari hutan tanaman industri (HTI) meningkat dari 32 juta meter kubik pada 2016 menjadi 38 juta meter kubik pada 2017. Pada 2017, sumbangan kehutanan dalam PDB nasional tercatat Rp91,6 triliun.

Untuk menggenjot kinerja kehutanan, pemerintah menyederhanakan prosedur pengukuhan batas kawasan hutan untuk kepastian usaha, penyederhanaan bisnis proses, dan multiusaha dalam pemanfaatan hutan.

Insentif juga diberikan untuk izin pemanfaatan hasil hutan dalam mendukung ketahanan pangan dan energi, serta insentif kredit perbankan untuk usaha hutan tanaman dan industri pengolahan kayu.

Kembali berjaya

Menjawab permintaan Menteri Siti, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan, pihaknya akan coba mendiversifikasi usaha kehutanan ke arah ekowisata dan agroforestry.

Dalam catatannya, produksi dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) mencapai 29 juta meter kubik atau meningkat 78% dari capaian tahun lalu.

Fondasi kinerja sektor hulu tahun ini dianggapnya cukup kuat untuk melangkah maju pada 2019. Ini momentum bagi industri kehutanan untuk kembali berjaya.

"Kebakaran hutan dan lahan yang menurun tajam serta penanganan pengelolaan gambut bisa menjadi titik awal kehutanan untuk berbenah dan meningkatkan kinerjanya," kata Indroyono. (H-3)