Pemerintah Bagikan 2.513 Sertifikat Kompetensi

PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sertifikat kompetensi kepada 2.513 lulusan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/11).

Tidak hanya itu, 200 sertifikat pelatihan soft skill juga diberikan kepada para pemuda penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan di BBPLK Semarang, Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta dan Sinergi Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID).

"Sertifikat kompetensi di bidang pelatihan vokasi ini merupakan wujud pengakuan bahwa lulusan BLK sudah kompeten di bidang yang mereka pelajari. Ini akan menjadi bekal memasuki dunia kerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, melalui keterangan resmi yang diterima Media Indonesia.

Penyerahan sertifikat kompetensi dan sertifikat soft skill ini merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan para lulusan pelatihan vokasi yang telah terbukti kompeten dan siap bekerja. Dengan adanya sertifikat, tentunya akan menjadi pertimbangan bagi dunia industri untuk dapat menyerap mereka.

"Pelatihan vokasi atau pelatihan kerja di BLK sangat penting karena pelatihan ini didasarkan demand driven, kebutuhan pasar kerja dan dunia industri," kata Hanif.

Keberadaan pelatihan vokasi, kata Hanif, menjadi terobosan di tengah sistem pendidikan formal di Indonesia yang membutuhkan waktu sangat panjang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,26%, mengalami peningkatan dari Agustus 2017 yang kala itu hanya 66,67%.

Dengan jumlah angkatan kerja yang bertambah, persaingan tentu akan semakin ketat. Untuk dapat bersaing dalam dunia kerja, penguatan dan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi hal mutlak.

"Ini yang pemerintah tidak bisa lakukan sendiri. Keterlibatan dunia usaha menjadi sangat penting misalnya dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan kurikulum dan materi pelatihan, sehingga lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan," tutur Hanif.

Adapun, Direktur USAID Thomas Crehan mengungkapkan pihaknya bangga dapat ikut serta dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia.

"Kami senang dapat memberikan akses pelatihan berkualitas kepada kaum muda yang kurang mampu secara ekonomi dan rentan," ucapnya. (OL-6)