Kongres Kebudayaan Diharapkan tidak Sekadar Serap Anggaran

RENCANA pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan menggelar Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 diharapkan menghasilkan rekomendasi positif bagi pemajuan kebudayaan dan tidak sekadar untuk menyerap anggaran.

"Jadi terkesan selama ini kegiatan yang digelar kalangan birokrasi lebih banyak untuk penyerapan anggaran dan formalitas. Maka, kami berharap KKI tahun ini menghasilkan rekomendasi yang lebih positif bagi pemajuan kebudayaan kita," kata anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/11), terkait rencana KKI yang akan digelar Desember mendatang.

Dia berharap, KKI 2018 dapat menjadi tonggak penting dalam perumusan dan pendefinisian dan pemajuan kebudayaan nasional. Kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, lanjut Anang, yang mewakili Daerah Pemilihan Jember, Jawa Timur, ini mesti menjadi pemantik kemajuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tengah globalisasi serta perkembangan digital yang masif.

Menurutnya, seni yang menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan yang di dalamnya terdapat musik dalam satu dekade terakhir ini cenderung lesu agar dapat digairahkan kembali.

Pemerhati Kebudayaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Acep Iwan Saidi, berharap senada KKI 2018 akan berdampak pada pemajuan kebudayaan secara signifikan. Namun, dia mengaku belum berharap banyak KKI 2018 bakal menelurkan rekomendasi yang komprehensif bagi pemajuan kebudayaan.

"Saya belum menangkap sinyal bakal muncul pemikiran rekomendasi yang mengejutkan. Sepertinya biasa biasa saja kemungkinan hanya menyoal kembali Undang-undang Pemajuan kebudayaan itu," cetus Acep yang akrab disapa AIS ini.

AIS, yang pernah menjadi Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB, menilai, KKI terkesan berjalan sendiri tanpa mencoba merespons realitas politik yang sedang terjadi menjelang Pemilihan Presiden 2019. Padahal, persoalan yang mendesak di antaranya memastikan pergolakan politik bisa berimplikasi pada pembangunan kebudayaan selanjutnya. Jika ke depan hal tersebut ingin terwujud, kebudayaan harus terlibat sejak awal.

Minimal, lanjut dia, KKI mampu merekomendasikan agar kebudayaan menjadi tema sentral dalam debat capres-cawapres mendatang. Capres dan cawapres harus didesak untuk mengeluarkan konsep, strategi, dan janji untuk memajukan kebudayaan sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai salah satu basis pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter.

Seperti diberitakan, pada 4-5 November 2018, Kemendikbud menggelar forum pra-kongres yang bertujuan memperkuat perumusan di tingkat kabupaten, kota, serta provinsi. Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, pakar, narasumber, dan pemangku kepentingan kebudayaan.

"Kongresnya nanti berupa penetapan dari rumusan, bukan lagi membuka perdebatan, karena kita menganggap prosesnya sudah berlangsung dengan sangat ketat di tingkat daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, melalui tangan para ahli, melalui tangan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, untuk dapat ditetapkan saat kongres berlangsung," kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, pada acara pra-kongres tersebut di Jakarta.

Terpenting, lanjut Hilmar, pada KKI 2018 ialah rasa kepemilikan yang tinggi. Aspirasi dari daerah diberikan ruang untuk menjadi penyusun strategi kebudayaan. Selain itu, KKI kali ini tepat 100 tahun dari berlangsungnya Kongres Kebudayaan.

"Jadi KKI 2018 merupakan kongres pertama sejak disahkannya Undang Undang Pemajuan Kebudayaan. Maka dari itu tepat rasanya untuk merumuskan strategi kebudayaan. Semoga KKI 2018 ini turut menjadi sejarah penting pemajuan kebudayaan kita," pungkas Hilmar. (OL-1)