Pembangunan Kependudukan Perlu Kerja Sama Lintas Sektor

PROSES pembangunan didorong untuk menerapkan konsep berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Pembangunan baru dikatakan berhasil bila direncanakan dengan memperhitungkan dampak kependudukan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi lintas sektor.

Menurut Deputi Pelatihan dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M Rizal Damanik, dampak kependudukan tersebut, antara lain tingkat kelahiran dan kualitas manusia.

"Sesuai amanat Presiden, masalah kependudukan tidak hanya mengenai kelahiran. Ada faktor lain yang harus dipenuhi ketika berbicara mengenai peningkatan kualitas manusia, antara lain isu pangan dan infrastruktur sanitasi," katanya dalam Seminar Nasional Analisis Dampak Kependudukan di Jakarta, kemarin.

Mengutip data Badan PPB UNDP (United Nations Development Programme/Badan Program Pembangunan), Rizal mengatakan indeks pembangunan manusia Indonesia masih berada di urutan ke-116 dari 189 negara. Salah satu penyebab rendahnya peringkat itu, antara lain karena besarnya jumlah penduduk yang kurang terkendali.

"Apabila kita gagal menangani permasalahan kependudukan sehingga Indonesia menghadapi ancaman kependudukan, dampaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran daerah juga sangat penting. Mereka harus paham bahwa penduduk harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan sesuai kemampuan daerah, ada dampaknya," jelas Rizal.

Sementara itu, Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Hitima Wardhani mengatakan pengendalian TFR saat ini terus membaik. Sebanyak 60% daerah di Tanah Air telah mencapai tingkat TFR 2,1 anak per perempuan.