Menteri Siti Perjuangkan Indonesia jadi Contoh Pengelolaan Sampah

TERKESAN akan keseriusan pemerintah Indonesia mengelola sampah, delegasi IGR-4 berniat menjadikan Indonesia sebagai contoh pengelolan sampah.

Ide ini muncul saat Direktur Kelautan United Nation Environment Programme (UNEP) Lisa Svensson beserta rombongannya mengunjungi Kota Surabaya jelang sidang IGR-4 di Nusa Dua. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pun merespons positif ketertarikan itu dengan catatan pelaksanaannya harus sistematis.

“Mereka lihat banyak yang dilakukan oleh Indonesia, tapi saya bilang harus sistematis karena dinamikanya masyarakatnya bagus dukungannya baik, tapi sistematika masyarakatnya kan harus ada jadi kalau government melangkah dengan sistematis bagus,” ujar Siti di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/11).

Indonesia sendiri telah memiliki rencana aksi nasional yang kokoh sebagai peta jalan mengatasi sampah plastik di laut hingga 70% pada 2025. Beberapa pemerintah daerah seperti Surabaya dan Denpasar telah mengaplikasikan rencana aksi tersebut ke dalam peraturan daerah (perda) dan implementasi langsung yang membuat rombongan delegasi mengapresiasi kesigapan Indonesia mengelola sampahnya.

Menteri Siti secara langsung meminta agar Dewan PBB merestui usulan para delegasi yang telah bersidang di Nusa Dua.

“Saya secara khusus mendorong agar UN merestui atau bisa mengembangkan regional capacity centre-nya. Karena dia sudah liat banyak sekali practice di Indonesia,” sambung Siti.

Kesungguhan Indonesia mengelola sampah menjadi salah satu pembahasan mendalam dalam sidang IGR-4. Kendatipun forum itu tidak dapat mengambil keputusan mengenai kelanjutannya.

“Pimpinan dari UNEP dan IGR-4 itu ke Surabaya melihat program di Benowo, program di Jambangan. Ternyata di Surabaya sudah dimakan semua sampah-sampah oleh ulet. Ternyata kita bukan hanya ngomong tapi kita juga melakukan dan diterjemahkan ke dalam aksi-aksi,” ungkap Diplomat Senior Makarim Wibisono.

Kunjungan tersebut membuka mata dunia bahwa Indonesia serius menangani sampah domestik yang sempat menjadi diskusi hangat lantaran di saat yang bersamaan Indonesia juga merupakan donatur terbesar kedua sampah di lautan.

Makarim mengatakan ide tersebut rencananya akan dibawa juga dalam pertemuan tahun depan dan dibahas secara serius agar negara lain juga bisa mempelajari bagaimana Pemerintah Daerah Surabaya menangani sampahnya.

“Di Surabaya naik bus bukan pakai duit tapi pakai sampah, ini kan sesuatu bagi mereka yang tidak menyangka kita sudah sejauh itu. Tapi teknologi sampah ini kan dinamis, sekarang pakai ulet mungkin besok sudah beda lagi. Jadi butuh role model,” jelas Makarim.

Tentu saja jika usulan forum disetujui Indonesia akan memperoleh banyak manfaat dengan ditetapkannya sebagai role model.

Indonesia akan menindaklanjuti ide negara contoh pengelolaan sampah ini dalam pertemuan lanjutan sebelum sidang UNEA di Nairobi tahun depan. Selain itu, Menteri Siti juga akan memperjuangkan agar IGR lebih intensif bersidang.

“Kalau Indonesia mengusulkan diskusinya 5 tahun sekali harusnya 2 tahun sekali. Karena political setting-nya kalau 5 tahun udah berubah,” ujar Siti.

Siklus demokrasi limatahunan membuat pertemuan tingkat tinggi tersebut selama ini dinilai kurang efektif lantaran pada siklus selanjutnya, keberpihakan politik dalam mendukung penyelesaian persoalan lingkungan sudah diestafetkan. Kurang efektifnya sidang lima tahunan IGR membuat sejumlah negara maju mengusulkan agar IGR diterminasikan dan diganti dengan forum lain dengan keterlibatan yang lebih luas dari para pihak nonpemerintahan.

“Sikap Indonesia mendukung supaya peranan pemerintah di-support tetapi tidak menutup diri dari lembaga non pemerintahan,” pungkas Siti.