Memperkuat Komitmen untuk Laut

SEKITAR 70% permukaan bumi tertutup laut dan sa-mudera. Dengan luasan tersebut, laut mempunyai peranan penting dalam kehidupan di muka bumi.

Karena itu juga, isu kelautan kini mulai dibicarakan secara serius dalam semua jalur perundingan dan konferensi internasional, termasuk pertemuan The Fourth Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities (IGR-4), di Nusa Dua, Bali, pada 31 Oktober-1 November 2018.

IGR-4 merupakan ajang badan dunia PBB bidang lingkungan, United Nations Environment Programme (UNEP). Sekitar 89 delegasi negara, dengan jumlah total 400 pejabat pemerintah, dipastikan hadir di Bali untuk mengikuti agenda lima tahunan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pertemuan internasional IGR ke-4 merupakan momentum yang sangat penting bagi peningkatan dan keberlanjutan kerja sama antarpemerintah untuk melindungi lingkungan laut dari berbagai kegiatan yang berbasis di daratan.

Ia menyebutkan, pertemuan internasional IGR-4 akan memperkuat komitmen negara-negara anggota United Nations Environment Programme (UNEP), yang telah mengadopsi Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities (GPA) di Amerika Serikat, pada 1995 silam. "Negara-negara akan menyepakati hasil review pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional," ujar Menteri LHK dalam keterangan resminya, kemarin.

Evaluasi dilakukan terhadap program selama periode 2012-2017, Future of the Global Programme of Action pada periode 2018-2022, dan program aksi di periode 2018-2022. "Kesepakatan IGR-4 itu dituangkan dalam Bali Declaration," katanya.

Bagi Indonesia, pertemuan IGR-4 diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan strategi Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya di bidang perlindungan lingkungan laut, SDM, dan pendanaan, dalam rangka pencapaian RPJMN dan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Selain itu, ajang itu juga meningkatkan promosi Indonesia sebagai destinasi wisata dengan kehadiran peserta dari berbagai negara," tambah Siti.

Sebelumnya, IGR ke-1 telah diselenggarakan di Montreal, Kanada pada 2001, IGR ke-2 di Beijing, China, (2006), dan IGR ke-3 di Manila, Filipina (2012). Pada pertemuan IGR ke-3 di Manila pada 2012, dihasilkan Manila Declaration yang berisi kesepakatan untuk memprioritaskan GPA pada perlindungan lingkungan laut dari sumber pencemaran nutrient, air limbah, dan sampah laut yang berasal dari daratan.

Kepemimpinan Indonesia

Dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki laut dengan luas mencakup 75% dari luas wilayahnya, kepemimpinan Indonesia dalam isu perlindungan laut menjadi sangat penting.

Terlebih, lingkungan laut beserta SDA yang tersebar di sepanjang 108.000 km garis pantai dan 17.504 pulau berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup makhluk hidup dengan beragam kekayaan hayati di dalamnya.

Namun, sejumlah masalah muncul seiring dengan semakin meningkatnya peran laut bagi manusia. Dirjen Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Kelautan KLHK MR Karliansyah menjelaskan, saat ini kegiatan berbasis daratan telah menimbukan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Mulai dari meningkatnya nutrient, air limbah dan sampah laut. Selain itu, terdapat sumber pencemar lainnya yang telah meningkatkan risiko bagi lingkungan laut dan kesehatan manusia.

Deputi Bidang Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Zainal Arifin menambahkan, sejak Manila Declaration 2012, Indonesia telah berupaya menanggulangi polusi di laut. Upaya tersebut antara lain, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan melalui pendidikan sains di sekolah, pengembangan teknologi berupa environmental monitoring and warning system, pemanfaatan limbah sebagai energi terbarukan, hingga restorasi hutan mangrove sebagai penyaring bahan pencemar dari daratan. "Semua itu akan kita sampaikan di IGR-4 di Bali nanti," ucap Zainal seperti dikutip dari laman klhk.go.id. (RO/H-3)