Masalah program JKN Perlu Penyelesaian Komprehensif

MASALAH terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diselesaikan bersama-sama, tidak hanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, tetapi rumah sakit sebagai penyedia layanan, dokter, bahkan masyarakat harus sadar bahwa program ini hanya dapat berkesinambungan apabila dilakukan secara gotong-royong.

Anggota Komisi XI DPR RI Irma Suryani mengimbau agar BPJS Kesehatan membangun sistem yang jelas terutama untuk klaim pembayaran pada fasilitas kesehatan dan sistem penagihan iuran. Selain itu, sistem kontrol di rumah sakit, sambungnya, diperlukan agar tidak ada layanan yang penggunaannya berlebihan.

“Rumah sakit bisa saja mengakal-ngakali disebabkan tarif INA CBG’s terlalu murah,”kata Irma di Jakarta, pada Kamis (25/10).

INA CBG’s merupakan tarif dengan sistem paket yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit atas layanan kesehatan yang diberikan.

Menurut Irma, sistem dalam program JKN yang ada selama ini, belum begitu baik. Hal itu terlihat dari belum maksimalnya kolektifitas iuran peserta karena tidak disiplin membayar iuran, masih banyaknya peserta atau pemerintah daerah yang menunggak pada BPJS Kesehatan dan masyarakat yang baru mendaftar menjadi peserta JKN ketika mereka sakit. Padahal, sistem JKN, ujar Irma dibangun secara gotong royong.

Irma juga menekankan kurangnya aspek promotif dan pencegahan yang belum dilakukan dengan masif. Padahal, pencegahan lebih penting dibandingkan mengobati penyakit. Menurutnya, berapa pun besarnya dana yang diberikan pemerintah kalau masyarakat tidak sehat, dana yang dikelola BPJS Kesehatan pasti akan jebol seperti saat ini.

“Karena sudah banyak mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga orang mudah ke rumah sakit dan utilisasi layanan program JKN tinggi. Masyrakat harus jaga kesehatan, misalnya hipertensi banyak kolestrol tinggi karena pola makan tidak sehat,” ucapnya. (ind)