Pemanasan Global Ancam RI

INDONESIA akan terkena dampak negatif pemanas-an global. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) minta berbagai pihak berupaya mengarusutamakan isu lingkungan hidup, terutama perubahan iklim, untuk menahan laju pemanasan global.

Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, berdasarkan laporan Panel Kerja Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), bahaya mengancam Tanah Air jika kita tidak bisa menahan laju kenaikan suhu bumi hingga di bawah 2 derajat Celsius.

"Bila kita membiarkan pe-manasan global, dampaknya sangat berat. Antara lain, cuaca ekstrem yang menimbulkan bencana alam, kekeringan, naiknya suhu laut, naiknya muka air laut, naiknya kea-saman laut dan bisa berperan pada menurunnya jumlah oksigen dalam laut," katanya ketika membuka Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim (HAPPI) di Jakarta, kemarin.

Dampak-dampak tersebut, lanjutnya, akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, jika dampak tersebut terjadi, pemerintah akan dibebani dengan tingginya biaya penanganan, yang seharusnya anggarannya difokuskan untuk pembangunan.

Selain itu, konflik sosial juga rentan terjadi di dunia internasional, di antaranya migrasi penduduk, karena mulai berkurangnya bahan makanan akibat kekeringan. Bahkan kenaikan suhu juga berdampak pada berkembangnya wabah penyakit yang mengancam manusia.

Oleh karena itu, kata Menteri LHK, laporan-laporan tersebut perlu dipelajari lebih lanjut untuk menjadi masukan bagi Indonesia maupun negara lain dalam upaya mengendalikan perubahan iklim. Meskipun upaya adaptasi terhadap risiko perubahan iklim penting dilakukan, Indonesia tetap harus menekankan pada upaya mitigasi.

Upaya mitigasi yang dilakukan secara maksimal dapat mengurangi kebutuhan beradaptasi. Tetapi, kebijakan mitigasi juga harus dilaksanakan sesuai kearifan lokal serta karakteristik daerah masing-masing.

Dalam upaya pengendalian perubahan iklim, Indonesia tahun ini menyiapkan dana Rp 121,4 triliun. Dana yang bersumber dari APBN 2018 itu dibagi dalam dua bidang, yakni untuk pelaksanaan mitigasi Rp72,4 triliun dan adaptasi Rp49 triliun.

"Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menyiapkan dana adaptasi Rp49 triliun, sehingga total dengan dana mitigasi menjadi Rp121 triliun. Ini wujud komitmen pemerintah dalam upaya pe-ngendalian perubahan iklim," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara pada acara yang sama.

Bencana rob

Sementara itu, Dirjen Pe-ngendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengungkapkan, kementerian tersebut melakukan pemetaan daerah rawan terdampak perubahan iklim. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan berbagai upaya pencegahan sesuai jenis risikonya. Ia mencontohkan, Sumatra bagian timur bukan hanya terancam kenaikan muka air laut atau rob. Tetapi, juga penurunan permukaan tanah akibat kegiatan penanaman sawit di lahan gambut yang persiapannya dilakukan dengan cara membakar lahan. (H-1)