Program Perlindungan Sosial Berdampak Kurangi Kemiskinan

PROGRAM perlindungan sosial yang menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga 2019 berdampak terhadap pengurangan kemiskinan di Tanah Air.

"Pada saat pidato kenegaraan HUT ke-73 RI di hadapan DPR dan DPD, Presiden menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting). Kedua program ini menjadi salah satu dari lima poin utama pembangunan manusia pada 2019," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (24/10).

Mensos mengatakan, keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Pada 2018 misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa. Sedangkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta jiwa.

Pada  2019, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100% sesuai dengan kondisionalitas keluarga. Di tahun ke empat pemerintahan Jokowi-JK angka kemiskinan berhasil diturunkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk jika dibandingkan dengan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk.

Persentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82% dari 10,12% pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6% dan diterima tepat waktu.  

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan ada lima tujuan PKH yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Untuk mewujudkan tujuan PKH itu, Kemensos bersama Himbara berinovasi dalam Penyaluran PKH dari sistem tunai menjadi nontunai dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu tersebut merupakan media penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah dengan menggunakan Kartu Debet yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara). KKS dapat difungsikan untuk terbangunnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi yang dibutuhkan bagi keluarga miskin dan rentan.

"Dengan adanya KKS maka KPM bisa memperoleh berbagai bantuan sosial seperti subsidi PLN/LPG, BPNT, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)," katanya. (OL-1)