Menteri Siti Ingatkan Bahayanya Perubahan Iklim

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengimbau berbagai pihak bisa terus mengupayakan pengarusutamaan isu lingkungan hidup terutama perubahan iklim. Menurut dia, jika laju pemanasan global tidak ditahan maka Indonesia akan turut mengalami dampak negatif.

Siti bersandar pada laporan Panel Kerja Antar Pemerintah untuk perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang menyebutkan bahwa akan berbahaya jika Indonesia tidak bisa menahan laju kenaikan suhu bumi hingga di bawah 2° celcius.

"Ketika kita membiarkan pemanasan global maka dampaknya sangat berat seperti cuaca ekstrim yang menimbulkan bencana alam, kekeringan, naiknya suhu laut, naiknya muka air laut, naiknya keasaman laut dan bisa berperan pada menurunnya jumlah oksigen dalam laut," terangnya dalam sambutannya ketika membuka Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim (HAPPI) di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Jakarta, Rabu (24/10).

Baca juga:

KLHK Lakukan Pemetaan Daerah Rawan Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah Siapkan Rp121,4 Triliun untuk Kendalikan Perubahan Iklim

Dampak-dampak ini, sambung dia, akan menimbulkan efek domino lainnya bagi masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang pun, jika dampak ini benar terjadi maka pemerintah akan dibebani oleh biaya-biaya penanganan, alih-alih terus fokus pada alokasi anggaran pembangunan.

Tidak hanya itu, konflik sosial juga rentan terjadi di dunia internasional dimana terjadi migrasi penduduk karena mulai berkurangnya bahan makanan akibat kekeringan. Selain itu, kenaikan suhu juga memberi dampak pada berkembangnya wabah penyakit yang mengancam jiwa manusia. Untuk itu, menurutnya, laporan-laporan tersebut perlu dipelajari lebih lanjut untuk menjadi masukan baik bagi Indonesia maupun negara lain dalam mengendalikan perubahan iklim.

"Laporan ini sebagai peringatan dini sehingga perlu dicermati lebih lanjut untuk implikasinya pada kebijakan nasional. Saya minta para pakar dan ilmuwan bersama menbuat asnalisis ilmiah agar menjadi masukan pemerintah dengan mempertimbangkan karakteristik daerah," pungkasnya. (OL-6)