Program DLP Mampu Kurangi Defisit BPJS

ADANYA program studi Dokter Layanan Primer di Indonesia menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia Sugito Wonodirekso dalam jangka panjang akan mampu mengurangi beban BPJS Kesehatan.

Sebabnya, program DLP yang merupakan setara spesialis bisa mencegah penyakit yang ada di masyarakat berkembang menjadi tahap lanjutan. Hal itu tentunya akan mengurangi jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat rujukan.

"Adanya program DLP yang ingin dibuat oleh pemerintah sangat baik karena mampu mengurangi defisit BPJS pada jangka panjang," kata Sugito dalam peluncuran buku 'IDI Mau Dibawa Kemana' di Jakarta, Senin (22/10).

Baca juga: Defisit BPJS Ditutup Cukai Rokok

Untuk itu menurutnya kebijakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tidak bisa menolak keberadaan program studi ini. Seharusnya menurut dia, IDI sebagai organisasi keprofesian bisa mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, dokter ahli layanan primer Dhanasari Vidiawati mengatakan lama kegiatan prodi DLP adalah 2 tahun hingga 3 tahun. Menurutnya ada perbedaan yang cukup jauh antara keterampilan serta kemampuan yang dimiliki dokter umum dengan DLP.

Menurutnya DLP bertugas tidak hanya menyembuhkan pasien secara fisik tetapi juga memulihkan kesehatan lingkungan pasien.

"Sebab, dalam program DLP penyakit tidak hanya dilihat dari diri pasien tetapi juga lingkaran yang ada di sekitarnya. Jadi ada penataran yang dilakukan pula kepada keluarga, rekannya, bahkan lingkungan kerjanya," terang Dhana.

Lulusan program DLP Universitas Padjajaran ini mengungkapkan dalam program DLP juga ditekankan untuk melakukan pemeriksaan Dan deteksi dini terhadap potensi penyakit-penyakit berat yang ada dalam diri pasien. Sehingga nantinya pasien bisa ditangani sedini mungkin agar penyakit tidak berkembang menjadi kronis atau ke tahap lanjutan.

Penekanan pada deteksi dini inilah yang sudah dijalankan oleh program DLP yang ada di negara-negara lain. Beban pemerintah untuk memberikan subsidi pengobatan pun menjadi berkurang dengan selesainya penanganan penyakit di tingkat DLP. Hal itulah yang membuat program DLP tidak bisa digabung dengan studi kedokteran umum.

"Program DLP penekanannya tidak hanya penyembuhan pasien dari lingkaran sekitar tetapi juga deteksi dini. Hal inilah yang membuat studi DLP tidak digabung dengan kedokteran umum. Karena kita juga berpikir nanti dari dokter umum akan melanjutkan ke berbagai jenis spesialis yang tidak membutuhkan keahlian deteksi dini," ujarnya.

Sayangnya saat ini baru ada satu perguruan tinggi yang memiliki prodi DLP yakni Universitas Padjajaran. Menurut Dhana salah satu penyebab yang membuat perguruan tinggi yang memiliki pendidikan kedokteran sebagai salah satu prodi ragu membuka program DLP adalah belum turunnya peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tentang prodi ini.

Padahal seluruh persiapan yang dibutuhkan agar perguruan tinggi bisa membuka prodi baru itu telah terpenuhi.

"Hal yang terkait kurikulum sudah. Tinggal perkonsil yang belum. Janjinya tahun ini sebelum 17 Agustus. Tapi molor lagi," terangnya.(OL-4)