Indonesia Jadi Rujukan Dunia dalam Pembangunan Kapasitas Perempuan

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, mengungkapkan Indonesia termasuk dari 10 negara yang dipilih Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kampanye kesetaraan gender.

PBB mencetuskan kampanye Gender Equality Planet 50:50 dalam misi menyetarakan perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, tanpa mengurangi norma dan kodrat sebagai perempuan. Kampanye ini direncanakan akan tercipta pada 2030.

"Di 2030 laki-laki dan perempuan sudah harus berjalan setara, jangan laki-laki mendominasi semua aspek pembangunan tapi harus juga diberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya kepada perempuan," ujar Yohana usai memberikan Kuliah Umum di Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Rabu (17/10).

Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan kapasitas kaum perempuan dan kesetaraan gender pun menjadi model dan inspirasi negara lain untuk melakukan hal yang sama. Menurutnya, Indonesia dipilih karena tiga faktor penting, yaitu mayoritas penduduk negara ini adalah muslim, tingkat toleransi yang tinggi, dan kaum perempuan Indonesia dianggap sudah cukup maju.

"Jadi tantangan dan beban kita berat untuk membawa kaum perempuan yang berjumlah 126 juta jiwa menuju Planet 50:50 berjalan setara dengan laki-laki," terang Yohana.

Sebagai salah satu negara champion dari 10 negara di dunia yang dipersiapkan menuju Planet 50:50, dunia melihat yang dicapai oleh Indonesia terkait kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Terutama di sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, dan infrastruktur yang responsif gender.

Yohana menerangkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2016 telah menetapkan tiga program prioritas yang disebut sebagai Three End (Tiga Akhiri). Pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, akhiri perdagangan peremuan. Ketiga, akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

Dalam mendukung kebijakan itu, lanjutnya, pihaknya telah melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat dan daerah.

"Kita membentuk satgas perlindungan anak dan perempuan, melakukan advokasi dan sosialisasi serta pelatihan dalam mewujudkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam pembangunan bangsa," kata dia.

Namun prestasi baik yang diakui dunia itu belum sepenuhnya menggembirakan. Tantangannya, lanjut Yohana, angka kekerasan terhadap perempuan di republik ini masih sangat tinggi.

Mengutip Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHN) 2016 menujukkan, sebesar 33,4% atau 1 dari 3 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Jika dihitung jumlahnya dari perkiraan 260 juta jiwa penduduk Indonesia, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berkisar 43 juta orang.

Ia mendorong semua lapisan masyarakat, terutama kaum muda, untuk memiliki pandangan yang progresif terhadap keadilan dan kesearaan gender untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Semoga apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini memotivasi kita semua untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak bagi kemajuan bangsa Indonesia," pungkasnya. (OL-6)