Pengangkatan Guru tidak Profesional, UU Guru Harus Direvisi

LANGKAH Badan Keahlian DPR RI yang tengah merancang dan menyusun naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendapat sambutan positif. Pasalnya, pengangkatan dan pengelolaan guru dan dosen tidak berjalan baik dan tidak professional.

“Saya melihat melihat tata kelola guru dan dosen kita terkesan kacau balau. Terutama dari sisi kualitas dan distribusi. Maka saya sepakat UU Guru dan Dosen harus segera direvisi,” kata praktisi pendidikan Indra Charismiadji pada diskusi pendidikan Global Educational Supplies and Solutions (GESS) di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (28/9).

Seperti diberitakan, Badan Keahlian DPR tengah bekerja sama dengan Universitas Terbuka guna mendapat masukan dari pakar dan akademisi kampus tersebut dalam menyusun naskah akademik revisi UU Guru dan Dosen.

Indra mencontohkan, banyak guru yang diangkat namun tidak mempunyai punya kualifikasi dan kompetensi terutama pengangkatan guru di daerah daerah kebanyakan mereka diangkat sebagai bagian tim sukses kepala daerah.

"Mereka para guru di daerah diangkat kurang memenuhi kualifikasi karena hanya bagian dari tim suksesi kepala daerah. Ada yang dari keluarga atau kolega pejabat daerah, dan sebagainya," cetusnya seraya mencontohkan terjadinya banyak guru honorer saat ini salah satunya karena pengangkatan model tersebut di daerah.

Akibatnya, lanjut Indra, distribusi guru di daerah tidak merata, sebab banyak daerah yang kelebihan guru di sisi lain banyak daerah yang kekurangan guru.

"Sebab itu saya pernah melontarkan usulan perlunya teaching license dalam pengangkatan guru-guru seperti di Singapura,” tegasnya.

Terkait revisi UU Guru dan Dosen, ia berharap para perancang revisi dari DPR tidak menyusun naskah akademik dari sisi politik.

"Semoga penyusunannya obyektif berdasarkan kondisi obyektif kebutuhan guru guru kita bukan karena faktor politik, “pungkasnya. (OL-1)