BPOM-TNI Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

PENGAWASAN Obat dan Makanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, karena tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, bahkan ketahanan bangsa. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebagai lembaga yang berwenang mengawasi obat dan makanan yang beredar di Indonesia bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepala BPOM RI Penny K Lukito dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Jumat (28/9), di Plaza Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Penny menyatakan kemitraan, BPOM dengan TNI sangat strategis guna mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh dan dapat mencapai pelosok Nusantara. Tantangan pengawasan yang kian kompleks dan cakupan pengawasan yang luas, salah satunya bisa diatasi dengan kerja sama yang baik antara BPOM dan TNI.

"TNI yang mempunyai jangkauan sampai ke seluruh pelosok negeri, tentu saja merupakan mitra strategis bagi BPOM. Hal ini akan sangat membantu pengawasan obat dan makanan yang beredar sampai daerah terpencil yang saat ini baru dapat dilakukan oleh Loka POM di 40 kabupaten/kota," kata Penny dalam keterangannya, Sabtu (29/9).

Dikatakan, keahlian TNI dalam bidang intelijen, jumlah personel yang banyak dan tersebar sampai ke pelosok, serta jejaring kerja yang luas, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lapangan, melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terhadap masyarakat, pengawasan di daerah perbatasan atau daerah rawan terhadap perdagangan dan peredaran obat palsu, pangan tanpa izin edar dan lain sebagainya sebagaimana telah dituangkan dalam MoU tersebut.

"Kami menyadari TNI mempunyai tugas yang sama dengan BPOM RI untuk melindungi bangsa, negara dan masyarakat sehingga sinergi ini tentunya akan membantu tugas BPOM dalam mengawal kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin keamanan dan mutunya," tandasnya.

Beberapa hal yang menjadi poin kerja sama BPOM dan TNI antara lain penguatan pengawasan obat dan makanan, peningkatan kompetensi petugas, pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan obat dan makanan, pembinaan potensi wilayah di bidang Obat dan Makanan, pemberdayaan masyarakat melalui KIE, optimalisasi peran intelijen dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta upaya kerja sama strategis di bidang obat dan makanan.

"Dukungan dari TNI akan sangat membantu tugas pengawasan BPOM untuk mewujudkan kehadiran Negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat," ujar Penny.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyatakan bahwa MoU tersebut mempunyai nilai sangat penting karena kedua belah pihak, BPOM dan TNI, dapat saling mendukung agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal.

"Saya meminta semua para Kepala Staf di lingkungan TNI baik Darat, Laut, maupun Udara, untuk segera melaksanakan tindak lanjut dari nota kesepahaman ini," pungkas Panglima TNI. (RO/OL-1)