MUI akan Gencarkan Sosialisasi Fatwa Vaksin MR

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyatakan pihaknya siap mendorong pencapaian target imunisasi measles dan rubella (MR). Sosialisasi ke berbagai daerah mengenai dua fatwa yakni Fatwa MUI No 4 Tahun 2016 dan Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 bakal digencarkan di daerah-daerah untuk menepis keraguan mengenai isu kehalalan.

"Upaya meyakinkan untuk vaksinasi ini penting kepada mereka yang ragu. Ada bahaya jika tidak tercapai vaksinasi ini," ujarnya dalam diskusi FMB9 di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (18/9).

Per 18 September, cakupan imunisasi baru menyentuh 49,57%. Sejumlah provinsi yang tercatat rendah cakupannya ialah Aceh (7,08%), Riau (23,04%), Sumatra Barat (24,61%), NTB (29,37%), Bangka Belitung (33,75%), Kalimantan Selatan (33%), Sumatra Utara (35,32%), Kepulauan Riau (39,87%), dan Kalimantan Timur (44,18%).

Ma'ruf menyatakan pihaknya juga bakal mengirim tim khusus untuk menangani rendahnya cakupan imunisasi di Aceh yang pelaksanaannya ditunda oleh Gubernur Aceh.

"Komisi Fatwa MUI jika diperlukan akan kita kirim ke Aceh untuk bahas imunisasi dan kebolehan gunakan vaksin MR," ujarnya.

Ma'ruf mengingatkan MUI telah mengeluarkan dua fatwa. Pertama Fatwa MUI No 4 Tahun 2016 yang mewajibkan imunisasi dan Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 mengenai vaksin MR yang boleh digunakan karena mempertimbangkan kondisi darurat dan bahaya jika imunisasi MR tidak dilakukan.

"Dalam agama menghilangkan bahaya itu diwajibkan. Kita sayangkan kalau ada masyarakat yang tidak percaya Kemenkes. Ketidakpercayaan itu harus kita hilangkan. Imunisasi bukan hanya dibolehkan tapi wajib," jelasnya. (OL-4)