Rokok Ganggu Bonus Demografi

OPTIMALISASI bonus demografi sulit dicapai jika generasi muda Indonesia merokok. Untuk memanfaatkan bonus demografi yang berlangsung pada 2020-2035, diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

"Bagaimana bisa meningkatkan SDM berkualitas kalau anak-anak sudah mulai merokok? Mana bisa bonus demografi dicapai bila sudah tidak bisa diharapkan lagi karena generasi mudanya merokok? Saya berharap anak-anak muda agar berusaha dan berusaha," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dalam 12th Asia Pacific Conference on Tobacco Control and Health (APACT) atau Konferensi Asia Pasifik tentang Tembakau dan Kesehatan Ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/9).

Bonus demografi ialah masa Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Untuk menyongsong masa itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertugas meningkatkan kualitas SDM. Namun, ujar Menkes, dengan banyaknya generasi muda yang merokok, upaya tersebut tidak mungkin tercapai.

Menkes juga memberikan atensi dalam upaya optimalisasi penerapan kawasan tanpa rokok di seluruh Indonesia. Sebab itu, ia mendorong seluruh kepala pemerintah daerah untuk segera menerapkan kawasan tanpa rokok secara ketat.

Kepada baik Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Dewata itu, Menkes juga meminta penerapan segera peraturan daerah (perda) kawasan tanpa rokok, sekaligus memantau secara ketat kemudian mengevaluasinya.

Demi menjaga kualitas generasi muda bangsa. kata Menkes, pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki perda kawasan tanpa rokok harus segera menyusun dan memberlakukannya. Ia menyebutkan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sampai saat ini baru 309 yang sudah memiliki perda kawasan tanpa rokok.

Kurangi kemiskinan
Pemerintah juga mendorong perusahaan rokok untuk melakukan diversifikasi. Menurut Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, banyak perusahan rokok besar di Indonesia telah melakukan diversifikasi ke berbagai sektor.

"Ini adalah langkah alamiah agar mereka (perusahaan) tidak tergantung pada industri rokok. Kita tidak mendiamkan begitu saja karena Indonesia adalah konsumen rokok atau perokok terbesar di dunia," tambah Bambang.

Ia juga mengatakan pemerintah berkomitmen kuat terhadap pengendalian tembakau untuk mempercepat pencapaian SDGs. "Pengendalian tembakau berdampak baik terhadap kesehatan dan produktivitas, serta dapat mencegah polusi lingkungan."

Menurutnya, tembakau dan rokok berdampak buruk terhadap anak-anak dan remaja. Apalagi, prevalensi perokok muda di Indonesia terus meningkat.

Begitu juga dampaknya terhadap rumah tangga miskin Indonesia karena belanja rokok menempati posisi kedua setelah beras. Oleh karena itu, kata Bambang, pengendalian tembakau akan mempercepat pengurangan kemiskinan. (Ant/H-1)