PLTA tidak Boleh Ganggu Orang Utan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memastikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tidak mengganggu kelestarian orang utan.

"Tim saya saat ini sedang di lokasi untuk mengidentifikasi dampak pembangunan (PLTA Batangtoru) terhadap orang utan," kata Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno di Jakarta, Rabu (12/9).

Ia menegaskan penyelamatan orang utan Tapanuli menjadi fokus perhatian pemerintah seperti diinstruksikan Menteri LHK Siti Nurbaya. Bahkan pemerintah akan membentuk tim khusus yang permanen untuk pemantauan.

Lokasi rencana pembangunan PLTA Batangtoru, ujarnya, berada di area penggunaan lain (APL) atau di luar kawasan hutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 15 tahun oleh peneliti dari Balai Litbang LHK Aek Nauli, kepadatan orang utan di bakal lokasi pembangunan PLTA Batangtoru rendah, yaitu sekitar 0,41 individu per kilometer persegi.

Orang utan lebih banyak ditemukan di tempat yang memiliki ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut. "Tim kami akan melakukan pengecekan di sekitar rencana lokasi pembangunan PLTA," katanya.

Sementara itu, tim khusus permanen dibentuk di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatra Utara untuk memantau dampak rencana pembangunan PLTA Batangtoru dan pembangunan lain yang sudah berjalan selama ini.

Wiratno juga menyatakan terdapat kawasan hutan yang luas sebagai habitat orang utan. Selain Cagar Alam Dolok Sibual-buali, ada Cagar Alam Dolok Tinggi Raja dan suaka alam lainnya yang kini dalam proses penetapan.

Sementara itu, PT North Sumatera Hydro Energy melibatkan Universitas Sumatra Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengerjaan proyek pembangunan PLTA Batangtoru. Pelibatan kedua institusi itu dilakukan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Rektor USU Runtung Sitepu dan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, bersama dengan Direktur PT NSHE (NSHE) Sarimuddin Siregar, Senin (10/9).