Pemerintah Diminta Siapkan SDM Informatika

PEMERINTAH diminta dapat menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) tesertifikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung mata pelajaran Informatika.

Hal itu terkait akan diberlakukan kembali mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan nama mapel Informatika sebagai pengganti.

Praktisi pendidikan Indra Charismiadji menilai mapel Informatika sangat bergantung pada jaringan internet. Karena, dalam mapel Informatika mengajarkan peserta didik berkomunikasi, kolaborasi, berpikir komputeris.

"Menciptakan anak berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, berpikir rasional dan menguasai ketrampilan abad 21," kata Indra Charismiadji pada diskusi pendidikan di Gedung PGRI, Jakarta, Sabtu (1/9).

Indra mengutarakan, desain mapel Informatika masuk dalam prakarya untuk jenjang SMP dan simulasi digital untuk jenjang SMA. Dia berharap pemerintah bisa mendesain mapel baru ini memenuhi kebutuhan pendidikan di era modern.

"Dahulu mapel TIK mendidik anak belajar mengetik dari komputer. Kalau Informatika mengajarkan anak membuat aplikasi dan menciptakan hal baru di era yang amat maju memasuki industri 4.0 ini," lanjut Indra.

Ia kembali mengingatkan di beberapa wilayah di Indonesia ada yang belum dapat menikmati jaringan internet. Ia mencontohkan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3 T).

Menurut dia, bukan hanya di Papua, di wilayah Ibu Kota Jakarta pun masih terdapat sekolah belum tersentuh internet.

Sementara, pembicara lainnya dalam acara tersebut, Kepala Pusat Buku dan Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Awaludin Tjalla, mengemukakan, mapel Informatika bermuatan lokal, maka pengembangannya diserahkan kepada daerah.

Menurut dia, mapel Informatika memang baru akan diimplementasikan dan bakal menjadi mapel utama, kendati baru untuk jenjang SMP dan SMA.

Ia mengakui salah satu kendala penerapan mapel Informatika disebabkan wilayah Indonesia belum seluruhnya menikmati internet. Wilayah sulit mendapatkan jaringan internet seperti di Papua.

"PR pemerintah, harus segera diselesaikan. Kalau soal guru, 20 ribu guru TIK dari 40 ribu sudah tesertifikasi," pungkasnya. (RO/OL-1)