Bahaya Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim

Direktur Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (Pikul) Pantoro Tri Kuswardono mengungkapkan, bahwa peristiwa dramatis dari bencana hidrometeorologi itu terkait dengan perubahan iklim. "Meskipun pengurangan risiko bencana juga mengatasi bahaya hidrometeorologi, tapi perubahan iklim meningkatkan besarnya dan frekuensi serta dampak hidrometeorologi," ujarnya dalam acara Bincang Iklim, Menimbang Kebijakan dan Praktik dari Komunitas di Jakarta, belum lama ini..

Ia mencontohkan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui bahwa Kabupaten Flores Timur, NTT termasuk wilayah rawan bencana dengan status risiko yang tinggi.

Kabupaten ini menghadapi beberapa bahaya, seperti bahaya geologi, bahaya alam, dan juga bahaya hidrometeorologi. Namun demikian, lebih dari 70% kejadian bencana disana berhubungan dengan hidrometeorologi dan cuaca. "Sayangnya, hingga kini tidak ada penelitian spesifik atau laporan yang menyebutkan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan ukuran dan frekuensi bencana tersebut di Flores Timur," tukasnya.

Padahal, dari dua desa yang diteliti di wilayah Flores Timur yaitu Dusun Wello dan Desa Pajinian, setiap tahun keduanya selalu mengalami banjir tahunan. Ironisnya, sejak tahun 2010 banjir dari sungai menggenangi Dusun Wello setiap tahun terutama saat musim hujan dari Januari sampai April.

"Di beberapa RT, banjir menggenangi selama lebih dari 3 hari tergantung intensitas curah hujan. Mereka (masyarakat) memahami kalau mereka tidak bisa mencegah banjir dari sungai di musim hujan. Masalahnya, perubahan pola hujan pun tidak bisa diprediksi," tutur pria yang akrab disapa Tori.

Lebih jauh ia menuturkan, bahwa di dalam kesiapsiagaannya masyarakat membangun sendiri sistem peringatan dini (early warning system). Masyarakat meletakkan indikator ketinggian air di pinggir sungai, dimana saat indikator mencapai tingkat bahaya maka sirine akan berbunyi.

Sehingga menurutnya, diperlukan peran pemerintah dalam mengatasi persoalan perubahan iklim dan penanggulangan bencana di daerah Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Flores Timur, NTT. "Perlu dipahami, harus ada skenario pola cuaca dan dampaknya pada wilayah tersebut. Pemerintah sebagai pelindung masyarakat memiliki kewajiban untuk menangani masalah ini," tegasnya.

Sinergi PRB dan API

Di kesempatan yang sama, Dosen Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Melani Abdulkadir mengungkapkan, bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim (API) berbasis masyarakat hanya dapat terintegrasi jika analisis bahaya masa depan digabung dengan sengaja.

"Solusinya yakni dengan mensinergikan undang-undang (UU) terkait PRB dan ARI, tidak perlu membuat UU baru. Karena itu, penting untuk membuat gambaran agar itu menjadi keniscayaan," katanya. Selain itu, adaptasi perubahan iklim harus dilengkapi dengan kapasitas untuk memahami dan memfasilitasi analisis partisipatif dan ilmiah mengenai pola cuaca di masa depan serta iklim dan dampaknya. "Memfasilitasi pengembangan skenario adalah salah satu kapasitas pendukung proyek atau program PRB-API," pungkasnya. (Mut/M-6)