Presiden Gencar Sosialisasikan Program dan Capaian Pemerintah

MENYOSIALISASIKAN program-program kerja dan capaian pemerintah menjadi salah satu fokus utama Presiden Joko Widodo di tahun politik 2018-2019.

Pasalnya, kata Jokowi, informasi mengenai apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah belum merata diterima masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat bertandang ke Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jakarta, Jumat (24/8). Di sana, ia menggelar pertemuan tertutup sekitar 45 menit bersama pimpinan gereja Kristen Protestan se-Indonesia.

"Karena memang banyak yang belum tahu apa yang kita kerjakan. Ini tadi kita bertemu dengan Ibu Ketua PGI, Pak Sekretaris PGI beserta seluruh pembina gereja dari seluruh Indonesia, yang intinya tadi di dalam saya menyampaikan mengenai program kerja yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan," ujarnya seusai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku menjelaskan alasannya gencar melakukan pembangunan di kawasan Indonesia timur. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah, menurut Presiden, adalah salah satu upaya penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kemudian mengenai kartu sehat, yang diberi siapa. Kemudian mengenai pembangunan di perbatasan seperti apa. Itu yang kita jelaskan," katanya.

Jokowi menyadari masih ada yang yang harus ada evaluasi dari kerja pemerintah. Oleh sebab itu, ia berharap PGI bisa memberi input untuk perbaikan-perbaikan pemerintahannya.

"Masih banyak yang harus dievaluasi dan koreksi. Tadi disampaikan mengenai masalah yang berkaitan dengan intoleransi, kebinekaan, HAM. Saya kira ini menjadi catatan besar kita dan pekerjaan besar kita ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada siswa Sekolah Staf dan Komando TNI dan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/08), Presiden juga memberikan imbauan serupa. Ia meminta TNI/Polri menyosialisasikan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di seluruh pelosok Tanah Air.

Dalam pertemuan itu hadir Ketua Umum PGI Pdt Henriette Tabita Lebang, Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom dan pengurus gereja lainnya. Sementara, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam sambutannya di hadapan Presiden, Henriette mengungkapkan sejumlah kegelisahan yang menjadi sorotan PGI.

Mulai dari masih adanya dugaan pelanggaran HAM, maraknya perdagangan manusia, eksploitasi perempuan dan anak berdalih agama hingga radikalisme dan politisasi agama.

"Gereja prihatin dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Misalnya yang kami takutkan menyangkut undang-undang penodaan agama yang sering dipakai mengkriminalisasi kelompok marginal, seperti kasus dialami Meiliana," tandasnya. (OL-1)