Presiden Dorong Intelektual Muslim Beradaptasi dengan Revolusi 4.0

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan intelektual muslim untuk memahami dan mengantisipasi perubahan zaman yang berkembang cepat.

Terlebih, gelombang revolusi industri 4.0 yang diikuti dengan perkembangan teknologi, antara lain menyangkut sistem pembayaran, otomasi robot, dan berbagai inovasi baru berbasis teknologi digital.

Pesan itu disampaikan Presiden saat membuka Kongres II Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (24/8).

Kongres yang mengusung tema 'Pembangunan Inklusif dan Islam Nusantara Menyongsong se-Abad Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan Pancasila' ini mewadahi para sarjana, ilmuwan, intelektual, dan sejumlah profesional NU dari berbagai disiplin ilmu.

"Artinya, sebentar lagi akan terjadi perubahan besar-besaran di dunia yang ini akan mengubah interaksi kita dalam hidup sehari-sehari. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul mengantisipasi ini," ujarnya.

Pemanfaatan berbagai inovasi teknologi tersebut, lanjutnya, akan memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan nasional. Namun manakala pemahaman dan antisipasi terlambat dilakukan, inovasi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang bisa membahayakan pertahanan dan keamanan nasional.

"Bisa merusak, contohnya keterbukaan informasi media sosial, ada manfaatnya tapi banyak merusaknya. Fitnah-fitnah lewat sana. Hoaks lewat sana, saling mencela, menjelekkan, dan sulit kita menyaring. Saya meyakini ISNU mampu berperan sangat besar dlm mencegah hal-hal mudarat terhadap perkembangan iptek di negara kita," tandasnya.

Ia menambahkan, ialah keniscayaan bagi para intelektual muslim untuk berani terjun ke bidang-bidang yang berkaitan dengan inovasi ilmu pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan semangat kemajuan peradaban Islam sekitar 15 abad lalu yang berada dalam puncak kejayaannya.

"15 abad yang lalu peradaban Islam berada pada posisi yang paling tinggi. Kenapa tidak sekarang kita juga memperebutkan itu kembali? Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan saat ini untuk melakukan perubahan-perubahan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan mengenai kebijakan utama pemerintah.

Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah, jelasnya, bertujuan sebagai fondasi bagi pembangunan Indonesia di masa mendatang.

Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah, menurut Presiden, adalah salah satu upaya penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Perlu saya sampaikan bahwa dalam 4 tahun ini kita memang masih fokus pada pembangunan infrastruktur karena ini merupakan fundamental yang tidak bisa kita tinggal," kata Presiden.

Ketiadaan infrastruktur yang representatif menjadikan biaya logistik di Indonesia berkali lipat lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini dalam praktiknya dapat menghambat lompatan perekonomian negara.

"Apakah kita bisa bersaing dengan negara-negara maju kalau kondisi jalan yang ada seperti ini di Papua? Ini jalan utama, bukan jalan kampung. Bisa ditempuh selama dua atau tiga hari," ujarnya sambil memperlihatkan kondisi sebuah jalan utama di Papua dalam layar lebar.

Kepala Negara mengungkapkan, negara-negara maju lainnya juga harus menempuh tahapan yang sama dengan Indonesia sebelum berkembang menjadi sebuah bangsa yang unggul secara ekonomi.

"Tahapan besar kedua adalah membangun sumber daya manusia. Kita merencanakan tahun depan akan kita bangun 1.000 balai latihan di pesantren-pesantren. Karena memang dengan proses-proses inilah kita akan bisa bersaing dengan negara lain," pungkasnya.

Kongres itu dihadiri Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Pusat ISNU Ali Masykur Musa. Sedangkan Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (OL-1)