Menteri LHK: Baru Era Jokowi Penegakan Hukum Karhutla Ditegakkan

LANGKAH koreksi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera dilakukan secara besar-besaran oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk tidak gentar melawan segala bentuk kejahatan yang menjadi penyebab bencana menahun itu.

''Saya sangat serius mengawal penegakan hukum karhutla, siapa pun pelakunya harus diproses hukum. Bahkan, kita lakukan proses hukum pada korporasi besar agar ada efek jera. Langkah ini belum pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya,'' tegas  Menteri Siti ketika dimintai tanggapannya, Rabu (22/8).

Siti Nurbaya yang tengah menunaikan ibadah haji di Makkah ini mengaku terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Tanah Air terkait karhutla dan juga soal vonis Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (22/8), yang mengabulkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan enam pihak lainnya terkait karhutla.

Landasan masalah tersebut ialah kasus karhutla tahun 2015, beberapa saat ketika Jokowi baru saja menjabat sebagai Presiden.

Siti menjelaskan, dari 2015 sampai saat ini sudah ada 510 kasus pidana LHK dibawa ke pengadilan oleh penyidik Penegakan Hukum KLHK. Hasilnya, kata dia, hampir 500 ratus perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif. Selain itu, puluhan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan mereka digugat secara perdata.

KLHK,  jelas Menteri Siti, juga telah melakukan lebih dari 200 operasi penanganan satwa ilegal dan pembalakan liar untuk mengamankan sumber daya negara dan menjaga kelestarian ekosistem. Termasuk di dalamnya penegakan hukum untuk menjerat perusak lingkungan hidup seperti kasus karhutla.

Dari catatan KLHK, sepanjang 2015-2017, total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkrah untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

''KLHK memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam penegakan hukum, termasuk untuk mencegah dan menanggulangi karhutla,'' tegas Siti.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pasal 'sakti' Undang-Undang Lingkungan Hidup yang bisa menjerat pelaku pembakar lahan dan hutan pernah mendapat perlawanan dari kekuatan korporasi. APHI dan GAPKI mengajukan uji materi (judicial review/JR) terkait Pasal 69 Ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU LH ke Mahkamah Konstitusi, meski kemudian mencabutnya karena mendapat perlawanan yang sangat keras dari publik.

Dijelaskan Siti, penerapan pasal dalam UU LH sepenuhnya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Uji materi hanya upaya untuk melepas tanggung jawab, dengan mengkambinghitamkan masyarakat atas ketidakmampuan korporasi sebagai pemegang izin, dalam mencegah dan menanggulangi karhutla di kawasan konsesi mereka.

''Seharusnyalah korporasi mampu mencegah dan mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka dengan berbagai cara dan peralatan yang memadai," jelas Menteri.

Pemegang izin, korporasi baik HTI maupun kebun sawit, wajib mempunyai kemampuan dan siap untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di konsesi mereka.

''Meluasnya kebakaran disebabkan korporasi tidak mempunyai sarana, prasarana, dan SDM yang memadai. Agar tidak terulang, kami telah diterapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana dengan tegas," ujar Siti.

Penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata dan pidana yang dilakukan KLHK, mampu memberikan efek jera dalam mendorong perusahaan memperbaiki perilaku dan kinerja pengelolaan lingkungan.

Menteri Siti menegaskan, penanganan karhutla secara menyeluruh dari hulu ke hilir selama di masa pemerintahan Presiden Jokowi, telah membawa hasil signifikan. Ditambah dengan moratorium menyeluruh izin di lahan gambut, Indonesia akhirnya untuk pertama kali bisa bebas bencana karhutla dan asap secara nasional pada 2016 dan 2017 lalu, setelah hampir dua dekade lamanya selalu mengalami bencana yang sama.

Sementara itu, ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, meminta semua pihak memahami dulu sejarah awal kasus yang bergulir di Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya.

PT Palangkaraya menerima gugatan terkait karhutla dan memutuskan bahwa tergugat dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan enam pihak lainnya bersalah dan harus membuat PP tentang Karhutla.

''Gugatan itu terkait kasus kebakaran  2015 yang menjadi salah satu kejadian terburuk karhutla yang pernah dialami Indonesia,'' kata Bambang pada media, Rabu.

Saat itu, Presiden Jokowi baru saja menjabat, dan kasus karhutla memang sudah menjadi langganan setiap tahun terjadi di daerah-daerah rawan. Banyak faktor menjadi penyebabnya, mulai dari jor-joran izin di masa lalu, alih fungsi lahan gambut, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiapan pemerintah saat titik api sudah meluas.

Seiring dengan berjalannya waktu, belajar dari karhutla 2015, Presiden Jokowi langsung mengambil langkah cepat dan tegas. Terjadi perubahan besar-besaran dalam menangani karhutla di Indonesia.'

"Dari 12 tuntutan yang diajukan itu, semuanya satu persatu sudah dijalankan jauh sebelum ada gugatan,'' tambah Bambang. (RO/OL-1)