Jaga Aset Pendidikan, Menteri Ferry Gandeng UGM

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjaga aset pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi.

Kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan UGM ini diharapkan dapat mengembangkan aset-aset kampus oleh pemegang kebijakan.

''Sejak awal hal ini kami canangkan. Sehingga kami dapat melakukan upaya melahirkan langkah-langkah penuntasan program yang sudah dicanangkan. Jika tidak mampu langsung katakan dalam Rakernas itu,'' kata Menteri Ferry di Kampus UGM, Kamis (28/5).

Menurut Fery, saat ini untuk mengembangkan pusat studi di Indonesia sangat sulit. Ini yang menjadi masalah pertanahan dan terkait pendidikan, kata Fery, harus diperhatikan khusus.

''Dengan pengetahuan dan keilmuan secara mendalam menjadi navigasi kami. Sehingga membawa hal yang bermanfaat. Dan ini berjalan dua sampai tiga minggu. Kita merefresh serta menambah kemampuan di jajarannya. Pada dasarnya kita tak mau perguruan tinggi itu kehilangan asetnya,'' harapnya.

Dikatakan, banyak aset perguruan tinggi yang terabaikan. "Tidak ada perguruan tinggi yang tidak ada masalah dengan tanah. Dulu perguruan tinggi belum bisa memiliki tanah atas nama," kata dia.

Ia mencontohkan, begitu kampus Universitas Indonesia pindah dari Salemba ke Depok, banyak aset yang hilang, antara lain yang di Teuku Umar dan Salemba. Menurut dia, kasus semacam itu tidak hanya terjadi di UI, tetapi juga kampus-kampus lain, seperti Universitas Airlangga, Institut Teknolgi Bandung, Universitas Pajajaran, bahkan Universitas Gadjah Mada.

''Pada dasarnya kita tidak mau perguruan tinggi kehilangan aset-asetnya. Semangatnya adalah perguruan tinggi dapat memanfaatkan lahan-lahan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan perguruan tinggi tersebut,'' terang dia. Untuk itu, aset-aset yang dimiliki harus dapat dideteksi.

Pada saat bersamaan, Rektor UGM Dwikorita Karnawati menyambut baik kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai kerja sama ini dibutuhkan karena universitas memerlukan lahan.

''Beberapa masalah karena sulitnya mendapatkan lahan, sehingga kita banyak dibantu oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Banyak hal yang sebelumnya tidak terduga. Juga mendukung kegiatan sosial bangsa,'' imbuh Dwikorita.

Sebagai contoh, Dwikorita menyebut sebanyak 97,3 persen alat kesehatan di Indonesia saat ini adalah hasil impor, dan hal tersebut dianggap sangat memalukan. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki banyak universitas berkualitas.

''Kita juga ingin berkontribusi dan bersinergi dalam berbagai hal seperti Tata Ruang ini dan banyak hal lainnya guna membangun. Untuk memetigasi bencana pun bisa,'' pungkas dia.

Dalam kesempatan itu, Dwikorita Karnawati menambahkan perguruan negeri berbadan hukum dituntut mengembangkan penelitian. Dikatakan, kegiatan penelitian yang dilakukan UGM adalah yang berkaitan dengan socioentrepreneur atau yang harus bisa langsung mendukung sosial ekonomi bangsa. Produk riset yang dihasilkan untuk kepentingan industri dan masyarakat semestinya bisa mensupport kekuatan ekonomi nasional.

''Untuk menghasilkan produk penelitiian, pihaknya perlu lahan. Namun, puluhan aset lahan UGM banyak hilang,'' kata dia. Hal tersebut diketahui belakangan ini.

Dwikorita melanjutkan dengan bantuan dari BPN DIY, UGM dapat mengerti cara pengurusan aset-aset yang dimiliki dan merasa terbantu dalam pengurusan lahan. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih. (Q-1)