Status Bencana Nasional akan Berdampak pada Pariwisata Nasional

INSTRUKSI Presiden terkait gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tengah tahap finalisasi dan akan segera diteken Presiden Joko Widodo. Namun, pemerintah mengisyaratkan tidak akan meningkatkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional.

Meski demikian, proses tanggap darurat akan sama penamgannya dengan status bencana nasional.

"Penanganannya seperti yang disampaikan presiden, persis penanganan bencana nasional. Tetapi, kalau status dan apanya itu harus ada kajian mendalam," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/8).

Pasalnya, sambung Pramono, jika gempa Lombok statusnya ditingkatkan menjadi bencana nasional, pemerintah khawatir kebijakan itu dampaknya akan dirasakan seluruh sektor pariwisata di wilayah lainnya.

"Karena begitu dinyatakan bencana nasional, maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak," kata Pramono.

Pertimbangan lainnya, jelas Pramono, ketika gempa Lombok menjadi bencana nasional, maka negara-negara lain bisa memberikan travel warning bagi warganya yang ingin ke Indonesia. Maka menurutnya, ini bisa merugikan.

"Bukan hanya ke Lombok, tetapi bisa ke Bali. Dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik. Maka, penanganannya seperti bencana nasional," imbuhnya.

Pramono berharap inpres tersebut mampu mempercepat proses penanganan dan evakuasi bencana di Lombok. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memimpin proses penanganan bencana.

"Dana taktis dari BNPP, jumlahnya berapa, yang tahu menteri keuangan. Tapi yang jelas dana taktisnya pasti mencukupi. Karena semua kerusakan rumah itu akan diganti. Range antara Rp50 juta, Rp25 juta dan Rp10 juta," pungkasnya. (OL-1)