Tentang Akar dan Penawar Intoleransi

SATU tahun lagi usia republik ini telah bertambah dan satu pertanyaan besar makin mengemuka. Pertanyaan itu terkait dengan semboyan kebanggaan, Bhinneka Tunggal Ika.

Berbagai peristiwa di Tanah Air memperlihatkan bahwa identitas kemayoritasan kerap menjadi faktor penting untuk penerimaan sosial. Kelompok yang minoritas masih sering jadi sasaran sikap diskriminatif dan intoleransi. Contohnya jamak, mulai konflik pendirian rumah ibadah, kontestasi di Pilkada DKI hingga aksi perundungan yang dilatari unggahan di sosial media.

Meski mungkin betul bahwa konflik identitas ialah bagian dari proses berbangsa, perbaikannya juga tidak mesti berabad-abad. Salah satu jalannya ialah dengan memiliki pemahaman yang baik soal intoleransi, baik penyebab maupun cara menanggulanginya.

Jalan memahami intoleransi inilah yang ada di buku InToleransi karya Alamsyah M Dja'far. Buku terbitan medio 2018 ini menjabarkan mulai makna kata, bentuk-bentuknya, faktor pemicu hingga langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadang benih intoleransi.

Penjabaran itu komprehensif karena Alamsyah bukan hanya mengutip pemikiran para cendekiawan politik, sejarah dan filsafat, baik dalam dan luar negeri, melainkan juga menghadirkan kondisi riil Tanah Air dari hasil studi yang dilakukan Wahid Foundation (sebelumnya Wahid Institute). Hal ini sangat dimaklumi karena memang penulis kelahiran Pulau Tidung, Kepulauan Seribu itu, bergabung dengan Wahid Foundation sejak 2009 dan kini menjabat Manajer Riset Kebijakan dan Advokasi Wahid Foundation.

Untuk memberi pemahaman awal mengenai intoleransi, Alamsyah melakukannya dengan menjabarkan toleransi. Ia mengkaji pemikiran beberapa tokoh baik sejak abad 18 yang memperlihatkan adanya perkembangan makna toleransi.

Toleransi yang berkonsep penghargaan yakni menghormati orang lain sebagai bentuk timbal balik ialah toleransi yang sudah usang. Toleransi yang maju ialah sesuai dengan kategori toleransi keempat dari pakar politik Rainer Forst, yakni reserved esteem (cadangan penghargaan). Dalam kategori itu jika kita bertoleransi, kita berusaha untuk mempertimbangkan bahwa gagasan orang lain lebih menarik. Kita mengerti bahwa gagasan kita bisa keliru.

Dengan memahami toleransi reserved esteem akan membantu kita keluar dari jebakan paham serbaboleh. Paham ini akhirnya malah bisa menjurus pada intoleransi karena sering diartikan dengan sikap balas-membalas. Misal, jika orang lain menghina, kita pun dapat balik menghina.

Di sisi lain, Alamsyah menunjukkan jika toleransi bukannya tidak berbatas. Ia mengacu pada pemikiran Karl Popper yang menjelaskan jika tidak berbatas, akan membuat toleransi itu terancam hilang. Sebab, toleransi yang tidak berbatas akan menoleransi pemikiran intoleransi. Maka dari itu, batas toleransi ialah terhadap pemikiran intoleran, yakni tidak menghargai gagasan orang lain. Bisa diartikan pula pemikiran yang menolak gagasan yang berbeda.

Intoleransi ini, ditunjukkan Alamsyah, setidaknya terdapat dalam tiga konteks, etika, norma, dan tindakan. Masing-masing dari konteks itu perlu ditangani, tetapi dengan cara yang berbeda, termasuk oleh negara. Tiap konteks intoleransi itu tidak dapat dianggap sepele karena intoleransi awal jika dibiarkan dapat berbuah tindakan kekerasan. Sesuai dengan yang tertera di judul buku, pembahasan intoleransi di buku ini berfokus pada soal agama.

Akarnya
Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya pembaca diajak memahami bahwa intoleransi terjadi di level kultural maupun struktural. Pembahasan level struktural memperlihatkan kaitan intoleransi di Tanah Air dengan gejala global.

Salah satunya ialah meluasnya gerakan wahabisme atau yang sering disebut salafisme. Beberapa cirinya ialah pandangan yang menolak demokrasi dan Pancasila, serta tradisi takfir (pengkafiran) kepada mereka yang tidak sejalan. (Hlm 78)

Pandangan-pandangan itu menjadi subur karena diikuti oleh orang-orang awam yang tidak mengerti agenda sebenarnya kelompok Salafi. Gus Dur menyebut kondisi itu sebagai 'pembajakan' umat Islam.

Lebih mendasar lagi Alamsyah mengungkapkan jika intoleransi level kultural berawal dari rasa ketidaksukaan. Kemudian jika digali lebih lanjut, ketidaksukaan itu salah satunya bisa berpangkal dari perasaan ketidakadilan ekonomi.

Kondisi itu tergambar pula dalam hasil survei yang dilakukan Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia pada 2016. Dalam survei, 31% responden merasa posisi umat Islam dalam bidang ekonomi ketinggalan jika dibandingkan dengan nonmuslim. (113)

Di level struktural, intoleransi terjadi lewat kebijakan negara yang diskriminatif seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Inpres Kompilasi Hukum Islam dan UU Peradilan Agama karena hanya memayungi agama tertentu. Agar bisa memayungi semua agama, perundangan itu diperluas, misalnya, bukan membuat UU Zakat, melainkan UU Filantropi.

Diskriminasi juga terjadi di penegakan hukum. Dalam kasus Cikeusik, Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan vonis ringan, penjara 3 bulan-6 bulan terhadap 12 terpidana. Padahal, kasus itu menewaskan tiga jemaat Ahmadiyah dengan cara biadab.

Penawar
Seriusnya masalah intoleransi membutuhkan respons dari semua pihak. Di level negara, pemerintah harus berhenti membuat regulasi yang mengistimewakan golongan mayoritas.

Respons juga harus dilakukan di level sosial (keluarga, komunitas, media) dan level pendidikan. Dalam level sosial juga harus dilakukan dalam cara berbeda yakni penguatan nilai bagi kelompok yang dianggap sehat atau tidak mudah terpengaruh intoleransi. Kelompok ini harus dibuat juga lebih nyaring bersuara untuk meredam suara yang intoleran.

Sementara itu, pada kelompok yang rentan harus diberikan metode pencegahan intoleransi. Terakhir kepada mereka yang sudah menjadi intoleran harus diberikan cara penanggulangan.

Penawar lain yang pantas menjadi pelajaran kita semua ialah dari pemikiran-pemikiran Gus Dur, antara lain 'Islam-ku, Islam Anda, dan Islam Kita'. Dalam sisi Islam-ku, Gus Dur mengajak kita untuk memahami Islam yang kita amalkan sendiri. Berarti kita belajar pula tentang diri sendiri dan bahwa Islam yang kita jalankan bisa saja tidak sama dengan yang dijalankan orang lain.

Dari situ pula, semestinya kita menerima jika orang lain memiliki cara berbeda dalam mengamalkan Islam. Di sinilah yang disebut sebagai 'Islam Anda'.

Dari pemahaman dua sisi itulah 'Islam Kita' terbentuk. Dengan kata lain, 'Islam Kita' bisa jadi bukanlah Islam yang sama atau seragam, melainkan Islam yang berbeda atau beragam, tetapi saling menghargai.

Di sisi lain, buku ini juga harus diakui memiliki beberapa kelemahan yang harus diperbaiki di cetakan berikutnya. Data yang dijabarkan di buku ini bukan data terkini, jadi belum tentu menggambarkan situasi saat ini. Sebagai contoh, hasil riset yang menggambarkan intoleransi di sekolah terjadi pada 2011. Selain itu, masih banyak terdapat kesalahan penulisan kata sehingga cukup mengganggu kenyamanan membaca.

Karena merupakan bentuk kumpulan tulisan, banyak topik maupun contoh-contoh bahasan yang muncul berkali-kali. Ada pula beberapa penjelasan dari topik yang sama, tetapi baru bisa didapatkan di bab berbeda. Namun, secara keseluruhan buku ini menjadi bacaan yang berharga untuk kita agar menjadi bangsa yang dewasa dalam keberagaman.

(M-4)