Air, Kunci Pembangunan Berkelanjutan

PERINGATAN Hari Air Sedunia digelar awal pekan ini. Beragam masalah menjadi fokus perhatian di sejumlah daerah.

Jawa Barat, misalnya, memberi perhatian pada penyelamatan daerah hulu Sungai Citarum di Kota dan Kabupaten Bandung.

"Air dan sungai merupakan satu kesatuan dalam ekosistem yang menjamin keberlangsungan sumber daya air. Namun, di sisi lain, air juga bisa membawa bencana bagi manusia bila tidak dijaga dan dirawat dengan baik, contohnya saja dengan membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal tersebut membuat air sungai menjadi kotor dan mengakibatkan turunnya kualitas dan kuantitas air sungai," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat peringatan Hari Air Dunia Tahun 2015 di Babakan Siliwangi, Jawa Barat, Minggu (22/3).

Pentingnya air disuarakan aktivis dan masyarakat di Bandar Lampung. Mereka memperingatkan adanya krisis air dunia yang akan terjadi pada 2020 mendatang.

Para aktivis menggelorakan pentingnya membuat lubang biopori. "Upaya perbaikan sumber daya air dan lingkungan hidup di Lampung perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Saat ini krisis air mulai terasa di daerah ini," kata Supriyanto, aktivis.

Di Indonesia Timur, aktivis lingkungan, prajurit TNI-AD dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum melakukan bersih-bersih kanal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. "Kami ingin mengetuk hati warga untuk tidak membuang sampah ke kanal air. Tujuannya agar air bersih tetap tersedia untuk dikonsumsi," kata Ahmad Hasan, panitia.

Gelora peringatan HAD di daerah itu tidak terlepas dari keinginan panitia nasional peringatan Hari Air Dunia, yang tahun ini dinakhodai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Air ialah kunci dari pembangunan berkelanjutan. Air mempunyai peran sentral dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, sekaligus mata pencaharian masyarakat," ungkap Hartanto, Ketua Umum Pelaksana Panitia Nasional Hari Air Sedunia 2015, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Karena itu, United Nations Water, badan PBB yang menangani air, tahun ini telah menetapkan tema Water and sustainable development. Tema itu mengingatkan bahwa air terkait dengan semua aspek yang dibutuhkan untuk menciptakan masa depan yang diinginkan.

Alasannya tidak ada satu pun kegiatan yang tidak memerlukan air. "Semua kegiatan di muka bumi sangat bergantung pada air. Air sebagai sumber kehidupan," ujar Hartanto yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Air untuk Rakyat
Di Indonesia, HAD digelar untuk menarik perhatian masyarakat pada berbagai isu penting di antaranya meningkatkan kepedulian karena semakin menurunnya kuantitas dan kualitas air yang tersedia.

Dalam acara ini, lanjut Hartanto, masyarakat diajak serta untuk meningkatkan kesadaran pentingnya konservasi dan pelestarian, serta perlindungan sumber-sumber air. "Selain itu, meningkatkan kerja sama antarbadan pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan sektor swasta dalam menjalankan program-program penyelamatan air. Kami juga bekerja meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam konservasi dan pelestarian sumber air," kata Hartanto.

Beragam program di daerah pun digelar. Di antaranya program pendidikan melalui media massa, kampanye peduli air dengan fokus anak sekolah dan remaja, juga kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam program penyelamatan air.

Tujuannya partisipasi masyarakat melalui gerakan hemat air, gerakan pelestarian daerah tangkapan air, penyelamatan sumber air, juga penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu dalam kehidupan sehari-hari.

Di Jakarta, peringatan HAD digelar di Tanah Kusir, pinggiran Sungai Pesanggrahan. Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono yang memimpin kegiatan menekadkan untuk merawat Sungai Ciliwung sepanjang tahun.

"Kami bekerja sama dengan Komunitas Peduli Ciliwung, dan TNI-AD, akan bekerja sama membersihkan Kali Ciliwung secara berkelanjutan," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri juga menegaskan pembatalan UU Sumber Daya Air No 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi mengharuskan pemerintah kembali menggunakan UU No 11/1974 tentang Pengairan. "Ini menjadi momentum bahwa bumi dan air dikuasai oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Untuk pengusahaan air, pemerintah dapat bekerja sama dengan swasta dan BUMN," tegasnya. (EM/NV/LN/N-3)

ndari@mediaindonesia.com